Samarinda – DPRD Samarinda mengungkapkan beberapa permasalahan krusial dalam upaya penanganan banjir di Kota Tepian, termasuk kendala dalam pembangunan sistem drainase yang sering mendapat penolakan dari warga.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti situasi ini, menjelaskan bahwa pembangunan atau perbaikan drainase sering kali dihadang oleh ketidaksetujuan masyarakat.
“Kadang serba salah juga, kalau kita mau lakukan perbaikan drainase kadang masyarakatnya nggak mau,” ujar Celni baru-baru ini.
Celni menjelaskan bahwa beberapa warga, terutama yang memiliki toko di sepanjang jalan, merasa terganggu dengan adanya pembangunan drainase. Sebagai contoh, ia merinci bahwa di Jalan Pasundan hingga Rumah Sakit Dirgahayu, beberapa masyarakat menolak perbaikan drainase karena khawatir akan mengurangi ruang parkir.
“Karena terkadang drainase ini ada di depan toko, jadi otomatis mereka tidak mau. Kalau di beberapa tempat seperti Jalan Pasundan sampai ke Rumah Sakit Dirgahayu, itu kebanyakan orang parkir karena alasan mereka nanti tidak bisa parkir,” jelas Celni.
Selain itu, Celni menyampaikan bahwa DPRD secara rutin memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase, mengingat hal ini dapat menjadi penyebab langsung dari banjir di Samarinda.
“Kita juga sudah beberapa kali mengimbau ke pedagang-pedagang kaki lima agar tidak membuang sampah ke parit, karena itu juga jadi penyebab banjir,” tutupnya.(adv/dprdsamarinda)
