Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam pertemuan bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/4/2025).
Pertemuan ini digelar sebagai respons atas aksi demonstrasi warga Dusun Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.
Warga menyuarakan dua persoalan mendesak: maraknya aktivitas hauling batu bara yang melintasi jalan umum serta tuntutan keadilan atas meninggalnya Ketua Adat Rusel (60) dan luka berat yang dialami Anson (55).
Gubernur yang akrab disapa Harum ini menyampaikan empatinya dan menegaskan akan membawa kasus kematian Ketua Adat ke tingkat koordinasi tertinggi di daerah.
“Besok dalam pertemuan Forkopimda di Balikpapan, saya akan sampaikan langsung kepada Kapolda. Ini menjadi perhatian serius kita bersama,” ucapnya di hadapan perwakilan masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat tetap menjaga kondusivitas sambil menunggu proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Terkait keluhan warga atas dampak aktivitas angkutan batu bara di jalan umum, Gubernur Harum menyampaikan sikap tegas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 10 Tahun 2012, perusahaan wajib membangun jalan khusus.
“Aturan ini tidak bisa ditawar. Saya tidak akan memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk menggunakan jalan umum sebagai jalur hauling,” tegasnya.
Ia menyebut, surat resmi penegasan larangan telah ia tandatangani dan dikirimkan ke Kementerian ESDM pada hari yang sama.
Warga menyampaikan dampak langsung aktivitas hauling terhadap keselamatan dan keseharian mereka.
Seperti diungkap Asfiana, seorang ibu dari Batu Kajang, yang menyampaikan keresahan para ibu saat mengantar anak ke sekolah.
“Setiap hari kami harus berbagi jalan dengan ratusan truk besar. Emak-emak pernah terserempet, bahkan ada yang celaka,” ujarnya.
Data yang dihimpun warga menunjukkan, sedikitnya 700 truk batu bara melintas setiap hari, dengan sekitar 400 unit merupakan truk besar beroda sepuluh. Hal ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah dan menyulitkan mobilitas masyarakat.
Gubernur Harum didampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni serta jajaran OPD dan aparat kepolisian dalam pertemuan tersebut. Ia menutup pertemuan dengan harapan terciptanya dialog yang berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah.
Tim Redaksi/Ris
