Portalborneo.id – Dalam upaya mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Diskop UKM Kukar) meluncurkan program Kredit Kukar Idaman (KKI), sebuah skema pembiayaan inovatif yang menawarkan bunga 0 persen kepada pelaku usaha.
Program ini merupakan bagian dari strategi besar Diskop UKM Kukar dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang dirancang untuk dilaksanakan sejak tahun 2024 hingga 2026. Kabid Pemberdayaan UKM Diskop UKM Kukar, Fathul Alamin, menyebutkan bahwa dukungan pembiayaan melalui KKI ditujukan untuk membantu pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses modal usaha dari lembaga resmi.
“Program pemberdayaan ini mulai dari praktik wirausaha baru, kemudian fasilitas legalitas, sertifikasi usaha, dan terkait akses pemodalan. Serta pemasaran, digitalisasi, dan fasilitasi produksi sarana dan prasarananya,” jelas Fathul.
Dengan skema bunga 0 persen, pelaku usaha tak perlu khawatir terbebani bunga tinggi. Besaran pinjaman pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis usaha. Bahkan, Diskop UKM Kukar menargetkan peningkatan plafon pinjaman maksimal hingga Rp 100 juta pada 2025–2026 mendatang.
Langkah ini juga dimaksudkan sebagai respons atas maraknya praktik keuangan ilegal atau rentenir yang kerap menjebak pelaku usaha mikro. Melalui KKI, pemerintah daerah ingin menghadirkan solusi konkret agar UMKM dapat berkembang secara sehat dan legal. Namun, implementasi program ini bukan tanpa hambatan.
“Kemudian terkait dengan jumlah, jadi jumlah UMKM kita itu sampai dengan Desember 2024 tercatat 59.256 pelaku usaha,” ungkap Fathul.
Jumlah ini menunjukkan betapa besar tantangan pendampingan yang dihadapi pemerintah daerah, apalagi para pelaku UMKM tersebar di berbagai wilayah kecamatan.
Diskop UKM Kukar pun menggalang kerja sama lintas sektor untuk memastikan distribusi informasi dan akses program bisa menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha.
Dengan hadirnya KKI dan program pemberdayaan lain yang komprehensif, Diskop UKM Kukar berharap UMKM di Kukar bisa naik kelas, mengakses pasar yang lebih luas, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
