Samarinda – Legislator Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah. Ia menilai selama ini masyarakat lokal belum memperoleh manfaat proporsional dari kekayaan alam Kaltim yang melimpah.
“Sudah saatnya rakyat Kaltim menjadi pemain utama, bukan sekadar tenaga kerja atau penonton. Ini soal keadilan ekonomi,” kata Ayub, sapaan akrabnya, saat ditemui Senin (12/5/2025).
Ayub mengkritik model pengelolaan SDA yang dinilai lebih menguntungkan korporasi besar, sementara dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas. Padahal sektor pertambangan dan energi menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Untuk itu, ia mengusulkan penyusunan peraturan daerah yang memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan SDA, mulai dari produksi, distribusi, hingga hilirisasi.
“Kita butuh sistem baru yang memberi ruang kontrol lebih besar kepada masyarakat atas kekayaan alamnya sendiri,” tegas legislator Partai Golkar ini.
Ayub juga mengajak pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha untuk membangun komitmen bersama menciptakan tata kelola sumber daya yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Jangan sampai SDA kita habis, tapi masyarakat tetap tertinggal. Sudah waktunya kita ubah arah pembangunan,” tutupnya.
Tim Redaksi (Adv 23/Fr)
