Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2025, khususnya kegiatan yang berpotensi tidak selesai tepat waktu. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (14/5/2025), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang memperlambat realisasi program, dengan melibatkan kepala OPD dari seluruh perangkat daerah. Dalam pemaparannya, Sri Wahyuni menyampaikan keprihatinan terhadap rendahnya capaian kinerja yang baru mencapai 9 persen di pertengahan tahun.
Menurutnya, sebagian besar kegiatan seharusnya sudah berjalan karena proses efisiensi dan pergeseran anggaran telah rampung.
“Tidak semua kegiatan terdampak efisiensi. Jadi kegiatan yang tidak terpengaruh seharusnya bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Beberapa kendala teknis juga mencuat, seperti pembaruan sistem E-Katalog, perubahan regulasi terkait DAK fisik, hingga keterlambatan penandatanganan perjanjian kinerja oleh Gubernur yang masih menunggu penegasan sistem reward dan punishment.
Sri Wahyuni menekankan perlunya keseimbangan dalam penggunaan anggaran, dengan menitikberatkan belanja publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk cermat dalam merencanakan kegiatan, agar tidak terjadi pemborosan pada hal-hal non-prioritas.
“Jangan sampai anggaran habis untuk hal yang tidak berdampak signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,” tutupnya.
Tim Redaksi (Adv 32/Rsk)
