Samarinda — DPRD Kalimantan Timur mendesak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) segera merilis hasil investigasi insiden tabrakan Jembatan Mahakam I oleh tongkang batu bara milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra yang terjadi pada sabtu (26/4/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai keterlambatan ini menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi jembatan tersebut sudah dua kali ditabrak dalam setahun dan masih belum memiliki fender pelindung.
“Sudah dua bulan tanpa fender, tapi belum ada kejelasan hasil pemeriksaan maupun progres pembangunan fender. Ini soal keselamatan publik,” ujar Reza, Minggu (11/5/2025).
BBPJN sebelumnya dijadwalkan mengumumkan hasil investigasi pada 5 Mei, namun hingga kini belum ada laporan resmi. Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio, menyatakan proses analisis masih berlangsung.
DPRD juga menuntut PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra segera merealisasikan pembangunan fender sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kami ingin transparansi. Perusahaan harus segera bangun fender. Ini infrastruktur vital,” tegas Reza.
Sementara itu, Plt Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah, menyatakan hasil investigasi kini masih dikaji bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Ia menekankan pentingnya kehati-hatian karena usia jembatan sudah lebih dari 30 tahun.
“Selama investigasi berjalan, kendaraan bertonase besar dilarang melintasi Jembatan Mahakam I dan diarahkan ke Jembatan Mahulu,” ujar Irhamsyah.
DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal proses ini agar keselamatan publik tak dikorbankan oleh lambannya respons dan kelalaian teknis.
Tim Redaksi (Adv 40/Rsk)