Portalborneo.id, Samarinda – Perselisihan terkait pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, memasuki babak baru.
Setelah muncul penolakan dari sejumlah warga, DPRD Kota Samarinda melalui Komisi IV turun tangan memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak-pihak terkait. Agenda ini digelar di Gedung DPRD Samarinda pada Selasa (8/7/2025) kemaren.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa lembaga legislatif bertugas sebagai penengah untuk memastikan konflik tidak meluas dan penyelesaian dilakukan secara adil.
“Kami sudah memanggil seluruh pihak terkait dalam perselisihan tersebut. Mulai dari pihak kecamatan dan kelurahan, warga RT 24, FKUB, serta jajaran Pemkot Samarinda,” Ungkapnya. Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan keterangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) Samarinda, perizinan pembangunan rumah ibadah tersebut sebelumnya telah dinyatakan sesuai prosedur. Namun, dalam prosesnya, warga mengklaim terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen persetujuan.
“Dari penyampaian FKUB, pendirian gereja sudah melewati tahapan sesuai prosedur. Tapi kemudian muncul persoalan validasi tanda tangan,” Jelas Novan.
Ketegangan meningkat karena sejumlah warga merasa nama dan tanda tangan mereka digunakan tanpa persetujuan eksplisit.
Politisi dari partai Golkar itu menilai bahwa masalah ini perlu diklarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
“Kalau masyarakat tidak merasa memberi persetujuan, maka itu perlu ditelusuri kebenarannya. Kita tidak ingin ada pembangunan rumah ibadah yang justru menimbulkan konflik sosial,” Tutup Novan. (Adv)
