Portalborneo.id, Kutai Kartanegara – Pelantikan 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (26/5/2025), menjadi momen bersejarah bagi para tenaga honorer yang resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun di balik kemeriahan di Stadion Aji Imbut, terdapat konsekuensi besar bagi keuangan daerah. Sekitar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar kini terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan PPPK yang baru dilantik.
Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan, porsi anggaran tersebut merupakan investasi besar yang harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. “Ini bukan angka kecil. Kehadiran para PPPK harus benar-benar membawa dampak nyata dalam pelayanan publik,” ujarnya. Menurut Edi, pengangkatan PPPK bukan sekadar memenuhi hak tenaga honorer, tetapi bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan kepada masyarakat.
Edi juga mengingatkan, status PPPK sama dengan ASN yang terikat aturan ketat dan sistem evaluasi kinerja. “Kalau dulu honorer bisa terlambat atau absen tanpa alasan, sekarang tidak bisa lagi. Tidak ada toleransi untuk kinerja buruk,” tegasnya. Sistem kontrak tahunan membuat setiap pegawai wajib mempertahankan performa jika ingin kontraknya diperpanjang.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Kukar akan menerapkan manajemen pegawai yang ketat dengan supervisi langsung dari Sekretaris Daerah dan tim evaluasi. Edi meminta para kepala dinas, camat, lurah, dan pimpinan perangkat daerah menempatkan PPPK sesuai kompetensi masing-masing. “Jangan hanya dijadikan penggembira di kantor. Tempatkan secara tepat dan beri pelatihan jika diperlukan,” katanya.
Pengangkatan ribuan PPPK ini menambah porsi belanja pegawai menjadi salah satu pos terbesar dalam APBD, bersaing dengan belanja infrastruktur dan program pembangunan lain. Meski demikian, Bupati Edi mengaku siap menanggung beban tersebut jika dibarengi peningkatan layanan publik. Ia mencontohkan, perbaikan sekolah, peningkatan layanan puskesmas, dan percepatan pelayanan di kantor kecamatan maupun dinas.
Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menambahkan bahwa PPPK diharapkan menjadi motor perubahan di birokrasi. “Gunakan teknologi, buat sistem lebih cepat dan transparan,” ujarnya. Dengan beban anggaran yang besar, pelantikan massal ini menjadi pertaruhan Pemkab Kukar untuk menjaga kepercayaan publik. Efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan kini menjadi ukuran utama keberhasilan investasi besar tersebut.(ADV)
