PORTALBORNEO.OR.ID – Upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, bersama Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), M. Aidil, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan dan Permukiman Perdesaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (29/4).
Rakor yang dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, itu membahas strategi pendataan kebutuhan rumah, termasuk jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di setiap daerah. Langkah ini menjadi bagian dari Program Nasional Tiga Juta Rumah yang tertuang dalam ASTA CITA pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar telah menjalankan program perbaikan RTLH di wilayah pedesaan dan siap menyesuaikan langkah sesuai arahan pemerintah pusat. “Kami mendukung penuh program ini dan akan mempercepat pelaksanaannya di tingkat desa,” ujarnya.
Selain memperkuat sinergi pusat-daerah, Rakor ini juga bertujuan menyamakan persepsi terkait peran kementerian sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana penyediaan perumahan.
Sunggono menambahkan, Bupati Kukar Edi Damansyah telah menargetkan percepatan capaian program RTLH dengan penguatan regulasi, salah satunya lewat integrasi kebijakan perumahan dengan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). “Dengan distribusi kewenangan pembangunan atau perbaikan rumah melalui mekanisme BKKD, target RTLH bisa dicapai lebih cepat dan tepat sasaran,” tutupnya.
