PORTALBORNEO.ID, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing untuk memperkuat pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang beraktivitas di wilayah ini. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sutrisno, Sekretaris Kesbangpol Kukar, diikuti oleh hampir seluruh perwakilan kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurut Sutrisno, rapat koordinasi ini sangat penting agar seluruh perangkat daerah dapat saling bertukar informasi.
“Kegiatan tim pengawasan orang asing ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kami. Dengan rapat koordinasi, kita bisa saling mendapatkan informasi dari masing-masing perangkat daerah,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Ia menambahkan, Kutai Kartanegara memiliki banyak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, sehingga pengawasan terhadap tenaga kerja asing menjadi hal krusial.
“Banyak perusahaan yang beraktivitas di Kukar dengan cakupan yang cukup luas. Harapannya, rapat ini bisa membantu mendapatkan data yang akurat,” jelas Sutrisno.
Selama ini, data terkait tenaga kerja asing di Kukar terbilang sulit didapat. Sutrisno mengakui bahwa pemerintah daerah mengalami kendala dalam memonitor jumlah dan aktivitas tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam rapat tersebut, pihak kecamatan dan OPD yang hadir membahas mekanisme pengumpulan data, termasuk koordinasi dengan pihak imigrasi.
“Dengan seringnya kita mengadakan rapat, tentu kita akan mendapatkan gambaran tentang aktivitas tenaga kerja asing di wilayah ini,” kata Sutrisno.
Ia juga menekankan bahwa sebagian besar tenaga kerja asing berada di sektor pertambangan. Sementara di perkebunan, jumlahnya relatif sedikit. Beberapa perusahaan secara rutin mengirimkan data tenaga kerja asing ke pemerintah daerah untuk monitoring.
Selain itu, adanya peraturan menteri yang mengatur tim pengawasan orang asing mengharuskan ketua tim berada di kantor imigrasi. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan imigrasi menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan.
Sutrisno berharap, melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak bisa mendapatkan data yang akurat mengenai tenaga kerja asing.
“Mudah-mudahan dengan rapat ini, kita semua bisa mendapatkan data yang sesungguhnya dan mengawasi tenaga kerja asing dengan lebih baik,” pungkasnya.
