Portalborneo.id, Samarinda – Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada momentum Hari Pahlawan, Minggu (10/11), menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan politik, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai pemerintah perlu berhati-hati dan selektif dalam menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional, mengingat proses tersebut seharusnya melalui kajian dan verifikasi yang mendalam.
“Proses penetapan jadi pahlawan itu kan banyak tahapan yang harus dijalani. Banyak juga data-data yang harus diperhatikan, diteliti, dicermati agar menjadi sebuah keputusan,” ujar Ananda saat ditemui usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) memperingati Hari Pahlawan di Samarinda, Minggu (10/11).
Ananda mengaku sempat ditanya wartawan mengenai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, namun belum sempat menanggapi karena sedang menjalankan kegiatan sosial partai di daerah.
“Saya enggak terlalu update soal kejadian di pusat. Tapi kalau benar hari ini Pak Harto ditetapkan, ya kami berharap pemerintah lebih selektif. Jangan terlalu cepat memutuskan. Diteliti dulu, dicermati dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam momentum Hari Pahlawan, PDIP justru ingin meneguhkan semangat perjuangan para pahlawan dalam konteks kekinian, khususnya untuk membangun Kalimantan Timur.
“Makanya semangat Hari Pahlawan ini kami wujudkan lewat kegiatan FGD hari ini. Kami ingin bisa mewarisi dan meneruskan estafet perjuangan para pahlawan untuk Indonesia, khususnya Kalimantan Timur,” kata Ananda.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat menuai reaksi beragam. Sebagian pihak menilai Soeharto layak karena jasa besarnya dalam pembangunan nasional, sementara sebagian lain menganggap rekam jejaknya di masa Orde Baru masih menyisakan kontroversi yang perlu dikaji lebih mendalam.
Soeharto dikenal sebagai Presiden RI terlama, memimpin Indonesia selama 32 tahun (1967–1998). Di masa pemerintahannya, Indonesia mengalami kemajuan pesat di bidang infrastruktur, pertanian, dan stabilitas ekonomi, terutama lewat program Swasembada Pangan dan pembangunan nasional berlandaskan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Namun, masa kekuasaannya juga diwarnai dengan berbagai catatan kelam, seperti pembatasan kebebasan pers dan politik, dugaan pelanggaran HAM, serta praktik korupsi dan kolusi yang meluas di lingkar kekuasaan Orde Baru. Gelombang reformasi pada 1998 akhirnya memaksa Soeharto mundur dari jabatannya setelah tekanan besar dari mahasiswa dan masyarakat.
Penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto pada Hari Pahlawan 2025 ini menjadi momen yang sarat simbol dan sekaligus memunculkan perdebatan baru soal bagaimana bangsa ini menafsirkan “kepahlawanan” dalam bingkai sejarah.
Tim Redaksi
