Portalborneo.id, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan memasuki babak baru penguatan sektor hortikultura pada 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) telah menyiapkan pembangunan sembilan Bangsal Pasca Panen yang akan tersebar di tujuh kabupaten/kota sebagai pusat pengolahan produk pertanian lokal.
Fasilitas tersebut dirancang menjadi motor hilirisasi dan pusat ekonomi baru yang dikelola langsung oleh masyarakat tani.
Kabid Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, memaparkan bahwa arah kebijakan 2026 mengikuti fokus Jaminan Sosial dan Pembangunan (JosPol) yang memperkuat hilirisasi ketimbang subsistem hulu.
Dengan perubahan pendekatan ini, pemerintah mulai mendorong petani tidak hanya memproduksi, tetapi juga mengolah.
“Tahun depan kami bergerak ke hilirisasi. Sembilan Bangsal Pasca Panen ini diusulkan untuk menguatkan pengolahan hasil hortikultura agar nilai tambahnya meningkat,” jelas Kosasih.
Bangsal tersebut dirancang sebagai pusat pengolahan komoditas seperti pisang, cabai, dan aneka sayuran. Petani akan dapat membuat produk turunan seperti keripik pisang berbagai rasa, tepung olahan, pasta cabai, dan produk UMKM lainnya yang berdaya saing.
Pemerintah menilai perubahan pola ini akan memperluas peluang pasar sekaligus meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.
Bangsal ini nantinya akan dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pilar utama dalam kegiatan pengolahan. Penunjukan ini sesuai Permen 47 yang menempatkan wanita tani sebagai salah satu unsur strategis dalam kelembagaan KTNA.
“KWT paling aktif di sektor pengolahan. Kita dorong mereka menjadi motor utama, karena merekalah yang akan membawa produk hortikultura Kaltim lebih variatif dan bernilai,” ungkap Kosasih.
Kehadiran bangsal ini diharapkan mampu membuka ruang usaha lebih luas bagi perempuan, memperkuat ekonomi keluarga, serta melahirkan UMKM olahan berbasis komunitas.
Dari 10 daerah di Kaltim, tujuh dipilih sebagai lokasi prioritas berdasarkan potensi dan kesiapan wilayah. Masing-masing satu bangsal, kecuali Samarinda yang mendapatkan dua.
Daerah yang diproyeksikan menerima pembangunan antara lain; Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Berau, Samarinda (dua unit), dan Satu kabupaten lain yang masih dibahas.
Totalnya 9 bangunan. Kosasih menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil pemetaan lapangan, bukan angka baku dari regulasi.
“Kita melihat asas manfaat. Kalau hulunya lemah, bangsal bisa tidak optimal. Maka penentuan lokasi harus tepat,” tegasnya.
Ia mencontohkan daerah unggulan kakao yang tidak diusulkan karena sudah punya fasilitas pengolahan sendiri. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih program antar OPD.
DPTPH menargetkan bangsal-bangsal ini menjadi pusat ekonomi pedesaan, inkubator UMKM, dan ruang pelatihan pengolahan hasil. Dengan hadirnya fasilitas tersebut, petani diproyeksikan mulai masuk ke pasar produk olahan yang lebih stabil dan bernilai tinggi.
“Kami ingin bangsal ini menjadi simpul ekonomi baru. Tahun depan semua bergerak untuk memperkuat hilirisasi,” tutup Kosasih.
Tim Redaksi/36/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
