Portalborneo.id, Samarinda – Peringatan Hari Guru Nasional 2025 yang dirangkai dengan upacara Bendera, di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (25/11/2025) menjadi titik awal penguatan sistem pendidikan di Bumi Etam menjelang tahun anggaran 2026.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud menyampaikan pesan resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof Abdul Mu’ti, sekaligus menegaskan kesiapan Kaltim untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang mulai diimplementasikan tahun depan.
Rudy menilai arahan Mendikdasmen bukan sekadar pesan seremonial, tetapi merupakan panduan strategis yang sejalan dengan prioritas Pemprov Kaltim dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sejumlah langkah yang ditekankan pemerintah pusat, mulai dari beasiswa peningkatan kualifikasi hingga penyederhanaan tugas administratif guru, disebut akan menjadi fondasi pembenahan ekosistem pendidikan Kaltim pada 2026.
“Salah satu kebijakan yang akan segera diterapkan adalah perluasan program beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini memberikan bantuan Rp3 juta per semester bagi guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1,” kata Gubernur Rudy.
Pemerintah pusat menargetkan 12.500 guru mengikuti skema tersebut pada 2025, dan Kaltim diprediksi menjadi salah satu daerah yang akan mengambil porsi cukup besar karena masih terdapat wilayah yang minim guru berpendidikan sarjana.
Rudy memastikan pemerintah provinsi akan mempercepat pendataan dan mendorong guru-guru di daerah pelosok memanfaatkan peluang tersebut.
Di sisi peningkatan kompetensi, Pemerintah Pusat juga menyiapkan rangkaian pelatihan seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), penguatan Guru Bimbingan Konseling, kurikulum digital, deep learning, coding, kecerdasan artifisial, hingga kepemimpinan sekolah.
“Kaltim akan menyesuaikan agenda pelatihan daerah dengan fokus tersebut, terutama karena provinsi ini sedang mempercepat integrasi teknologi dalam layanan publik dan proses pembelajaran,” jelasnya.
Terkait kesejahteraan, kebijakan pusat yang memberikan tunjangan sertifikasi Rp2 juta untuk guru non-ASN, tunjangan satu kali gaji pokok untuk guru ASN, serta insentif Rp300 ribu untuk guru honorer disebut Rudy sebagai langkah penting yang akan memperbaiki motivasi dan beban kerja tenaga pendidik.
Menyongsong 2026, insentif guru honorer direncanakan naik menjadi Rp400 ribu, sementara kuota beasiswa nasional diperluas menjadi 150.000 penerima. Pemprov Kaltim, menurut Rudy, akan menyiapkan regulasi pendukung agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran.
Rudy juga menekankan pentingnya kebijakan pengurangan beban administrasi guru dan pemberlakuan satu hari khusus belajar dalam sepekan. Langkah ini dipercaya dapat mengembalikan fokus guru pada pembelajaran inti yang selama ini sering terganggu tugas-tugas non-teknis.
“Di bidang perlindungan profesi, Kaltim akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum menyusul nota kesepahaman antara Kemendikdasmen dan Polri mengenai penyelesaian kasus yang melibatkan guru melalui mekanisme restorative justice,” paparnya.
Rudy menegaskan bahwa guru harus mendapat penghormatan dan perlindungan penuh selama menjalankan tugas mendidik generasi muda. Menutup arahannya, Gubernur Rudy mengajak seluruh masyarakat Kaltim memperkuat kerja sama antara sekolah, guru, dan orang tua.
Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter generasi masa depan harus selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto: belajar dengan baik, menghormati guru, mencintai orang tua, rukun dengan sesama, dan mencintai tanah air.
Tim Redaksi/39/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
