Portalborneo.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa penyaluran beasiswa GratisPol bagi mahasiswa yang berkuliah di luar daerah akan diperketat mulai tahun 2026.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menegaskan langkah ini perlu diambil karena tingginya jumlah pendaftar dan terbatasnya alokasi kuota. Menurutnya, jumlah mahasiswa luar daerah yang terdata tahun ini cukup besar.
“Tadi kami paparkan, jumlahnya memang banyak. Awalnya sekitar dua ribuan, tetapi setelah validasi turun menjadi kurang lebih 1.500,” jelasnya.
Dipaparkan Dasmiah dakam kuliah umum mengenai GratisPol pendidikan yang berlangsung di kampas UINSI Kaltim, bahwa tahun depan, angka itu akan dipangkas signifikan, menyisakan hanya sekitar delapan ratus lebih penerima.
Ia memahami munculnya pertanyaan dari para orang tua mengenai alasan anak mereka tidak lolos seleksi. Namun Dasmiah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus benar-benar menyaring calon penerima agar program tersebut tepat sasaran.
“Untuk tahun depan seleksinya benar-benar diperketat. Tidak bisa lagi seperti sebelumnya,” ujarnya.
Salah satu pertimbangan utama adalah relevansi jurusan. Dasmiah mencontohkan, beberapa mahasiswa memilih kuliah di luar provinsi pada jurusan yang sebenarnya tersedia luas di kampus-kampus Kaltim, seperti pendidikan, ekonomi, dan akuntansi. Untuk kasus seperti ini, prioritas tidak akan diberikan.
Dalam cek data terakhir, Dasmiah juga menemukan bahwa beberapa mahasiswa penerima berasal dari universitas yang tidak termasuk kategori Top 10, yakni daftar kampus unggulan yang menjadi fokus prioritas GratisPol. Temuan ini kemudian diklarifikasi dalam rapat.
Terkait hal tersebut, ia menjelaskan bahwa mahasiswa dari kampus di luar daftar Top 10 tetap dimungkinkan menerima beasiswa, selama universitas tersebut memiliki atau sedang menjalin kerja sama pendidikan dengan Pemprov Kaltim. Meski demikian, kuotanya tidak besar.
“Kalau ada kerja sama, boleh. Tapi tentu saja kuotanya terbatas. Yang menjadi prioritas tetap kampus Top 10,” tegasnya.
Pemprov menilai kebijakan pembatasan ini penting agar alokasi beasiswa tepat arah dan benar-benar mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim. Dengan seleksi yang lebih terarah, pemerintah berharap lulusan penerima GratisPol kelak dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah.
Tim Redaksi/62/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
