Portalborneo.id, Samarinda – Memasuki momentum Hari Bakti PU ke-80, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, kembali menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi pekerjaan umum akan menjadi penentu arah pembangunan infrastruktur Kaltim dalam beberapa tahun ke depan.
Pesan yang disampaikan Menteri PUPR pada peringatan nasional tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa sektor pekerjaan umum harus hadir dengan kinerja yang semakin efektif, adaptif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Seno menilai bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Penurunan anggaran Dinas PUPR Kaltim yang akan mulai berlaku pada 2026—di mana alokasinya turun tajam menjadi di bawah Rp1 triliun, dari sebelumnya bisa menyentuh Rp2–4 triliun—membuat pemerintah daerah harus bekerja jauh lebih cermat.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini justru mengharuskan sinergi antara balai PUPR, Dinas PUPR provinsi, hingga dinas kabupaten/kota semakin diperkuat.
“Ketika infrastruktur tidak terjaga, aktivitas ekonomi otomatis terganggu. Karena itu, seluruh instansi harus berjalan beriringan, bukan bekerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan teknis yang terus berulang, terutama terkait pekerjaan yang tidak saling terintegrasi. Seno memberi contoh bagaimana drainase yang sudah rampung kerap dibongkar kembali hanya karena rencana pengerjaan jalan tidak disusun secara sinkron.
“Ini yang harus dibenahi. Komunikasi wajib ditingkatkan. Kita tidak boleh lagi mengulang pekerjaan akibat perencanaan yang tidak terkoneksi,” tegasnya.
Dengan anggaran yang lebih ramping, skala prioritas akan menjadi pendekatan utama. Pemprov Kaltim akan menyusun pola pemeliharaan dan pembangunan jalan berdasarkan tingkat kerusakan.
Ruas yang kondisinya masih tergolong layak—di atas 85 persen—akan ditunda, sementara jalan yang berada di bawah 60 persen akan menjadi fokus penanganan.
“Kita harus memilih secara objektif mana kebutuhan mendesak masyarakat dan mana yang bisa dikaji ulang,” ujarnya.
Meski demikian, Seno memastikan bahwa proyek strategis tetap berjalan. Salah satunya adalah peningkatan akses di wilayah Mahakam Ulu yang telah disiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar dan tidak masuk daftar pengurangan. Selain itu, sokongan dari Kementerian PUPR disebutnya tetap stabil sehingga proyek vital tidak akan mandek.
Menurutnya, penguatan infrastruktur tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga konsistensi perencanaan, koordinasi, dan efisiensi.
“Dengan anggaran terbatas, kita harus memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak nyata. Efisiensi dan sinkronisasi menjadi kunci utama,” kata Seno.
Pemprov Kaltim berharap refleksi Hari Bakti PU ke-80 ini menjadi momentum memperbaiki pola kerja lintas instansi, sehingga pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya semakin baik secara kualitas, tetapi juga mampu mendorong percepatan ekonomi Kaltim di tahun-tahun mendatang.
Tim redaksi/71
