Portalborneo.id, Samarinda – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kalimantan Timur bakal memasuki tahun anggaran 2026 dengan tantangan paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra, memastikan bahwa instansinya harus mengatur ulang strategi, seiring turunnya pagu anggaran hingga di bawah Rp1 triliun. Menurut Fitra, kondisi ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya evaluasi dan adaptasi, sebagaimana juga ditekankan Menteri PUPR pada peringatan Hari Bakti PU.
Ia menilai bahwa perubahan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah menuntut seluruh pegawai bekerja lebih efisien namun tetap menjaga standar layanan.
“Ini saatnya kita menata ulang pola kerja, mengevaluasi diri, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap meningkat walaupun anggaran menurun,” ujar Fitra.
Salah satu isu internal yang sempat menjadi perhatian adalah potensi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD). Fitra mengakui bahwa penyesuaian tersebut bisa memengaruhi kenyamanan kerja, tetapi tidak boleh sampai menurunkan komitmen pelayanan.
Karena itu, jajaran PUPR sudah terlebih dahulu melakukan langkah penghematan sejak 2025, termasuk pengendalian penggunaan listrik, air, hingga biaya operasional harian.
“Kita sudah mulai melakukan efisiensi dari hal-hal kecil. Tujuannya jelas: menjaga agar sektor pembangunan fisik tidak terlalu tergerus,” katanya.
Penurunan pagu anggaran 2026 disebut Fitra sebagai yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar Rp3,2 triliun, kini anggaran hanya berada di kisaran Rp900 miliar, jauh di bawah angka Rp1 triliun. Kondisi ini kontras dengan tahun 2025 yang masih mencapai Rp3,6 triliun.
“Dari 3,6 triliun ke 900-an miliar, itu penurunan yang sangat besar. Tentu dampaknya terasa di semua bidang,” jelasnya.
Dengan penyusutan anggaran sebesar itu, hampir seluruh unit kerja di lingkungan PUPR harus menyesuaikan skala dan jadwal pekerjaan. Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya disebut sebagai sektor yang paling terkena imbasnya. Termasuk pula pengembangan gedung pemerintahan yang kembali dibatasi hanya untuk proyek prioritas.
“Hampir semua sektor terdampak. Kita harus menentukan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang bisa ditunda,” katanya.
Meski sejumlah proyek besar berpotensi tertunda, Fitra menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi fokus utama. Dinas PUPR Kaltim akan mengarahkan sebagian besar alokasi anggaran 2026 untuk menjaga kondisi infrastruktur yang sudah ada, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya.
“Walaupun ada pemotongan, pelayanan tetap harus berjalan. Pemeliharaan aset yang sudah ada wajib terus dilakukan supaya tidak rusak dan menimbulkan biaya lebih besar di kemudian hari,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, PUPR Kaltim akan merampungkan penyusunan ulang daftar prioritas pembangunan. Fitra berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan kebutuhan paling mendesak masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
Tim Redaksi/75/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
