Portalborneo.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan arah pembangunan infrastruktur pada 2026 akan lebih terfokus, seiring penyesuaian anggaran yang terjadi pada sejumlah pos belanja publik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Fitra, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tak akan mengurangi komitmen pemprov dalam menjaga kualitas layanan dasar, terutama akses jalan dan fasilitas kesehatan.
Menurutnya, salah satu proyek yang tetap berjalan adalah peningkatan kualitas Rumah Sakit Korpri. Fasilitas kesehatan milik aparatur negara itu akan ditingkatkan kelasnya agar mampu melayani lebih banyak pasien dari kalangan ASN maupun masyarakat umum.
“Pembangunan RS Korpri tetap kami dorong supaya naik grade dan memiliki kapasitas layanan yang lebih baik. Tahun depan bangunan kantor pemerintah belum menjadi prioritas, kecuali penyelesaian proyek yang tinggal penuntasan,” jelas Fitra.
Ia menegaskan bahwa gedung-gedung pemerintahan baru belum akan masuk agenda pembangunan 2026. Dengan efisiensi yang berlaku, pemerintah memilih menahan rencana-rencana bangunan yang tidak mendesak.
Di sisi lain, Fitra menekankan bahwa sektor jalan tetap menjadi prioritas tertinggi. Kondisi ini bukan semata karena tuntutan pembangunan jangka panjang, tetapi juga kebutuhan menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran distribusi ekonomi di daerah-daerah yang masih membutuhkan peningkatan akses.
“Hampir semua sektor itu prioritas. Tapi kalau berbicara apa yang paling urgen, jalan tetap paling utama. Masih ada beberapa titik di Mahulu, Kutai Timur, Berau, dan beberapa kabupaten lainnya yang membutuhkan peningkatan. Pemeliharaan juga tetap penting karena kita tidak ingin jalan rusak menimbulkan kecelakaan,” tegasnya.
Meski anggaran pemeliharaan diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya, Fitra menyebut PUPR akan menjaga ritme pekerjaan agar kualitas jalan tetap terjaga.
Optimalisasi anggaran berjalan seiring kemungkinan adanya pergeseran atau perubahan pada tahun anggaran 2026 yang masih bisa berkembang.
“Kita optimalkan yang ada dulu. Masih ada peluang perubahan anggaran, proses juga masih berjalan. Harapannya semua tetap bisa terpenuhi,” ujarnya.
Fitra juga menepis anggapan bahwa pembangunan PUPR Kaltim akan banyak mengandalkan skema multi-years. Menurutnya, untuk proyek-proyek yang dikelola provinsi, mayoritas dirancang selesai dalam satu tahun anggaran.
“Kalau di provinsi, proyek jalan yang kami programkan itu satu tahun selesai. Multi-years itu kebanyakan dari APBN, bukan dari kami,” terangnya.
Ia menyebut bahwa alokasi anggaran tahun 2025 hingga 2026 telah disusun untuk memastikan konektivitas lintas wilayah tetap terjaga, termasuk sinkronisasi dengan program pusat.
“Yang tadi disebut itu untuk 2026 hampir mendekati Rp100 miliar. Semoga cukup untuk menyambung pekerjaan APBN agar pembangunan jalan bisa berkesinambungan,” pungkasnya.
Tim Redaksi/76/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
