Portalborneo.id, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal, salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan pembangunan berbasis Multi Years Contract (MYC) agar tidak membebani struktur belanja daerah.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk mengamankan keberlanjutan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus menjaga keseimbangan fiskal agar pembangunan bisa terus berjalan. Jangan sampai ada program yang terhenti karena beban anggaran terlalu berat,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Pemerintah akan melakukan evaluasi sebelum menyetujui tahapan lanjutan MYC, pendekatan bertahap memberi ruang bagi pemerintah untuk menilai arah kebijakan sekaligus menjaga stabilitas fiskal.
Pemkab Kutim juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan untuk proyek MYC tetap berada di bawah Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pengadaan harus berjalan sesuai prosedur dan berlandaskan transparansi.
Pengawasan akan diperkuat untuk menghindari kembali munculnya persoalan teknis yang pernah terjadi pada proyek sebelumnya.
Di sisi lain, Ardiansyah menyampaikan bahwa program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan layanan publik tidak akan terganggu meskipun anggaran mengalami penyesuaian.
Sejumlah proyek infrastruktur yang tertunda, termasuk pembukaan akses desa dan peningkatan kualitas jalan penghubung kecamatan, juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Pemerintah berkomitmen memastikan semua proyek tetap memiliki arah penyelesaian yang jelas.
Penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) akan dilakukan untuk memastikan seluruh rencana pembangunan berjalan sesuai target.
Pemkab Kutim optimistis kebijakan penataan MYC dapat menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan belanja daerah tetap sehat.
Fokus utama pemerintah adalah keberlanjutan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik bagi masyarakat.(ADV)
