Portalborneo.id, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur bersiap meluncurkan strategi pembangunan infrastruktur berskala besar melalui penerapan skema proyek kontrak tahun jamak, atau yang dikenal sebagai Multi Years Contract (MYC).
Skema MYC ini diyakini akan mempercepat realisasi proyek-proyek vital yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran. Rencana ambisius ini telah disampaikan secara resmi oleh Pemkab kepada legislatif daerah.
Pada Kamis (13/11/2025) siang hingga sore hari, rencana detail proyek MYC tersebut dipresentasikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kutai Timur, Noviari Noor. Proyek ini dijadwalkan akan mulai berjalan pada tahun anggaran 2026.
Pendanaan proyek MYC ini diusulkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni mulai tahun 2026. Nilai total yang dialokasikan sangat besar, mencakup tiga tahun anggaran berturut-turut.
“Nilainya kurang lebih Rp 2,1 triliun untuk tiga tahun anggaran, mulai tahun 2026 murni, sampai 2028,” kata Noviari Noor, yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Kutai Timur.
Secara keseluruhan, Pemkab telah mengusulkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur agar kurang lebih 32 paket pekerjaan besar ditetapkan menggunakan skema MYC.
Alokasi anggaran untuk proyek ini dibagi secara proporsional selama periode tiga tahun. Di tahun pertama (APBD 2026), proyek diusulkan menggunakan sekitar Rp 600 miliar.
Angka ini meningkat signifikan di tahun kedua menjadi sekitar Rp 900 miliar, dan sisanya, Rp 600 miliar, dialokasikan pada tahun ketiga (2028).
Mayoritas dari paket proyek tersebut difokuskan pada sektor peningkatan infrastruktur jalan, dengan total 16 paket pekerjaan. Ini merupakan prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses antar kecamatan di seluruh wilayah Kutai Timur.
“Karena Pelabuhan Kenyamukan diharapkan di tahun 2027 dapat beroperasi karena melengkapi sisi daratnya,” jelasnya.
Selain jalan, paket pekerjaan dengan alokasi nilai anggaran tertinggi adalah program kelanjutan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Proyek strategis ini dianggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk menyempurnakan fasilitas sisi darat pelabuhan.
Penyelesaian sisi darat Pelabuhan Kenyamukan menjadi kunci penting, sebab Pemkab menargetkan pelabuhan tersebut dapat mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2027. Operasi penuh ini diharapkan dapat mendorong perekonomian dan logistik daerah.
Sementara itu, proyek Jembatan Telen yang sebelumnya masuk dalam skema MYC periode 2023/2024 namun belum tuntas, tidak lagi dimasukkan dalam usulan MYC baru ini. Pemkab Kutim telah memastikan penganggarannya secara mandiri melalui APBD Perubahan 2025.
“Karena materialnya itu sudah siap, sehingga tinggal merangkai saja,” pungkasnya.(ADV)
