Portalborneo.id, Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan membutuhkan kerja kolektif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menyebut bahwa kompleksitas masalah di lapangan membuat kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan.
Menurut Ardiansyah, penanganan pendidikan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik sekolah, tetapi juga terkait pendataan penduduk, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga akses transportasi bagi siswa.
Ia mencontohkan pentingnya dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam memastikan data Anak Tidak Sekolah (ATS) akurat.
Tanpa data yang benar, intervensi pemerintah dapat salah sasaran.
Selain itu, Dinas Sosial memiliki peran dalam mengidentifikasi keluarga rentan yang membutuhkan dukungan, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu memastikan pemerintahan desa ikut mengawasi anak-anak di wilayahnya.
Ardiansyah meminta agar setiap OPD mempercepat penyelarasan data dan melakukan koordinasi secara reguler.
Pertemuan lintas sektor disebutkan sebagai metode yang efektif untuk mempercepat penyelesaian masalah.
“Kita harus bekerja secara kolektif dan tidak ada OPD yang berdiri sendiri dalam urusan pendidikan,” ungkap Ardiansyah.
Ia menekankan bahwa kerja kolektif bukan hanya soal membagi tugas, tetapi memastikan seluruh proses berjalan satu arah.
Pemerintah Kutim, akan terus memperkuat sinergi antarinstansi agar berbagai program pendidikan berjalan optimal.
Hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di seluruh kecamatan.
“Dengan kerja bersama, saya yakin masalah pendidikan bisa kita tuntaskan secara bertahap,” pungkasnya.(ADV)
