Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat proses pembangunan fender Jembatan Mahakam pasca insiden tabrakan kapal tongkang yang merusak bagian struktur jembatan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta instansi teknis lainnya. Ia menekankan bahwa pembangunan fender harus dilakukan sesuai standar agar mampu melindungi jembatan dari potensi kerusakan serupa di masa depan.
“Sudah ada komunikasi dengan PUPR, termasuk kajian teknis dari PUPR Pusat. Kami pastikan perbaikannya tidak asal-asalan,” kata Subandi, Jumat (11/4/2025).
Diketahui, biaya pembangunan fender diperkirakan mencapai Rp35 miliar dan sepenuhnya akan ditanggung oleh perusahaan pemilik tongkang yang menyebabkan insiden. Dengan demikian, proses ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggarannya sekitar Rp35 miliar dan tidak membebani APBD. Pihak perusahaan siap bertanggung jawab,” tegasnya.
Meskipun tim teknis menyatakan bahwa struktur utama Jembatan Mahakam masih dalam kondisi aman, DPRD tetap mendorong percepatan pembangunan fender sebagai langkah mitigasi dan perlindungan jangka panjang.
Subandi juga menyoroti belum adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jembatan Mahakam karena pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat. Ia berharap ke depan ada evaluasi agar daerah dapat lebih berperan dalam mengelola aset vital tersebut.
Tim Redaksi (Adv 30/Rsk)
