Samarinda – Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda dinilai belum mendapatkan alokasi anggaran yang sebanding dengan peran strategisnya. Sorotan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyayangkan lemahnya dukungan fiskal dari pemerintah provinsi terhadap kota yang memikul beban administratif dan pelayanan publik terbesar di Kaltim.
“Sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi, mestinya Samarinda mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran. Tapi yang terjadi, kota ini justru tertinggal,” ujarnya saat ditemui, Rabu (7/5/2025).
Menurut Darlis, berbagai program strategis di Samarinda sering luput dari perhatian provinsi. Ia mencontohkan persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan lalu lintas, yang menurutnya membutuhkan intervensi langsung dari Pemprov, bukan sekadar mengandalkan APBD kota yang terbatas.
Ia juga mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda yang terus meningkat, namun menilai hal itu belum cukup untuk menjawab seluruh tantangan infrastruktur dan layanan dasar yang semakin kompleks.
“Kita harus melihat Samarinda dari fungsinya, bukan hanya dari ukuran wilayah atau jumlah desa. Kalau indikator anggaran hanya normatif, maka kota ini akan terus tertinggal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darlis meminta agar Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada pembangunan daerah pinggiran atau kawasan baru, tetapi juga memperkuat ibu kota provinsi sebagai pusat kendali pemerintahan.
“Kalau kita ingin pelayanan di seluruh Kalimantan Timur berjalan efektif, maka ibu kota provinsinya harus kuat dulu,” tutupnya.
Tim Redaksi (Adv 25/Rsk)
