Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, melontarkan kritik tajam terhadap pola perbaikan jalan nasional di wilayah pedalaman. Menurutnya, pendekatan tambal sulam yang masih diterapkan di jalur vital Barong Tongkok–Mentiwan tidak menyelesaikan persoalan, bahkan cenderung memperburuk kondisi infrastruktur.
“Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” kata Ekti, Rabu (21/5/2025).
Legislator asal Kutai Barat dan Mahakam Ulu itu menyebut pendekatan parsial tanpa strategi jangka panjang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Ekti mendorong pemerintah pusat, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), untuk mengubah strategi menjadi skema multiyears. Skema ini dinilai lebih efektif karena pembangunan bisa dilakukan bertahap namun berkelanjutan, tak bergantung pada siklus anggaran tahunan yang terbatas.
Diketahui, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp900 miliar untuk penanganan jalan nasional Barong Tongkok–Mentiwan, yang akan dimulai pertengahan 2025 dan ditargetkan rampung pada 2027.
“Ruas ini satu-satunya akses utama masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kalau rusak, tidak ada alternatif lain. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat pedalaman,” tegasnya.
Selain itu, Ekti juga mengusulkan beberapa ruas lain seperti Simpang Blusu, SP1–Muara Gusi, dan Muara Gusi–Simpang Kalteng untuk dimasukkan dalam penanganan jalan nasional.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal dan mendorong keadilan pembangunan yang merata.
“Jangan biarkan warga pedalaman terus tertinggal hanya karena jalan tak kunjung layak. Ini soal keadilan, bukan sekadar proyek,” pungkas Ekti.
Tim Redaksi (Adv 55/Fr)
