Samarinda – Jumlah legislator perempuan di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan pada periode terbaru, memicu keprihatinan dari kalangan internal dewan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut kondisi ini sebagai kemunduran dalam perjuangan kesetaraan gender di parlemen.
“Dulu ada delapan perempuan, sekarang tinggal tujuh. Di Dapil Balikpapan misalnya, dari dua kini hanya satu. Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut representasi perspektif perempuan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Damayanti, Senin (19/5/2025).
Ia membandingkan kondisi legislatif dengan jajaran eksekutif yang justru menunjukkan kemajuan. Sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim kini dipegang oleh perempuan, seperti Sri Wahyuni sebagai Sekretaris Daerah, Norhayati Usman sebagai Sekretaris DPRD, serta beberapa direktur rumah sakit daerah.
Menurut Damayanti, menurunnya jumlah perempuan di DPRD dapat melemahkan advokasi isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ia menilai isu-isu tersebut sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
“Perempuan membawa perspektif berbeda dalam menyusun kebijakan. Jika jumlahnya semakin sedikit, maka ruang untuk membahas isu-isu yang spesifik bisa terpinggirkan,” jelasnya.
Meski begitu, Damayanti tetap mengapresiasi rekan-rekan perempuan yang berhasil kembali duduk di parlemen. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong lebih banyak perempuan terjun ke dunia politik.
“Keterwakilan perempuan itu penting, bukan hanya karena kuota, tapi karena keberagaman pandangan akan membuat kebijakan lebih adil dan berpihak,” tutupnya.
Tim Redaksi (Adv 51/Fr)
