Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, menyoroti permasalahan klasik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih kerap menimbulkan gejolak, terutama di kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Ia menegaskan perlunya pembenahan serius dan transformasi sistematis agar PPDB tahun 2026 berjalan lebih tertata dan adil.
“Masalah PPDB bukan hal baru, dan kami tidak ingin terus terjebak dalam pola yang sama. Sudah saatnya ada transformasi sistematis,” ujar Baba.
Komisi IV kini tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merancang solusi jangka menengah. Salah satu gagasan utama adalah mengoptimalkan peran sekolah swasta sebagai bagian integral dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Sekolah negeri tidak bisa menampung semua siswa. Karena itu, kami ingin memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta agar hak pendidikan anak tetap terjamin,” jelasnya.
Baba juga mengapresiasi Kota Balikpapan yang berhasil mengakomodasi sekitar 51 persen siswa dalam PPDB tahun ini, namun mengingatkan pentingnya skema yang sistematis untuk peran sekolah swasta.
“Kami akan duduk bersama Kepala Dinas Pendidikan dan gubernur untuk menyusun regulasi dan skema pendukung yang mengatur peran swasta secara lebih tegas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia berharap perencanaan matang dan dukungan semua pihak bisa mengakhiri polemik PPDB yang selama ini menjadi agenda tahunan dan meresahkan masyarakat.
Tim Redaksi (Adv 27/Fr)
