Usai Dilantik Selamat Ari Wibowo Bicara Revisi Regulasi Pembangunan Kaltim

Caption: Selamat Ari Wibowo

Caption: Selamat Ari Wibowo

Portalborneo.or.id, Samarinda – Setelah resmi dilantik kembali sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur periode 2024-2029 pada hari ini, Senin (2/9/2024), Selamat Ari Wibowo segera menegaskan fokus kerjanya untuk lima tahun ke depan.

Dalam kesempatannya saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Kaltim, ia menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, terutama di daerah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Selamat menyatakan bahwa infrastruktur, khususnya jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil, merupakan salah satu prioritas yang akan diperjuangkan.

“Kita dukung penuh pembangunan yang belum selesai, terutama infrastruktur jalan menuju daerah-daerah pedesaan. Ini penting untuk memastikan seluruh warga Kaltim merasakan manfaat pembangunan,” ujar Selamat.

Berita Lainnya:  Profil Bagus Susetyo: Melayani Rakyat, Membangun Masa Depan

Selain itu, Selamat juga menyoroti regulasi yang dinilai menghambat pembangunan di desa.

Ia menekankan perlunya revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Pergub yang ada saat ini mengharuskan syarat minimal pembangunan cukup tinggi, mulai dari 1,5 hingga 3 hektar. Hal ini sering kali menyulitkan, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur kecil yang justru dibutuhkan masyarakat di desa. Kami ingin agar pembangunan dapat dilakukan lebih fleksibel dan merata,” jelasnya.

Selamat berharap dengan revisi tersebut, distribusi pembangunan bisa lebih menyebar dan tidak hanya terfokus pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Berita Lainnya:  Penyerahan Kendaraan Operasional dan Ambulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Pelayanan Masyarakat

“Kami ingin memastikan distribusi pendapatan dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kaltim,” tegasnya.

Menurut pandangan strategisnya mengenai kelanjutan program pemerataan pembangunan di wilayah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang sebelumnya belum tuntas.

Ia menambahkan, selama ini DPRD telah diberikan kewenangan untuk turut serta dalam proses penganggaran bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov), termasuk dalam mengakomodasi pokok-pokok pikiran yang muncul dari berbagai aspirasi masyarakat.

Selamat juga menyinggung peran DPRD dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, yang menurutnya menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia bagian timur.

Berita Lainnya:  Komisi IV DPRD Kaltim Klarifikasi Tuduhan Pelecehan Advokat dalam RDP RSHD

Ia pun mengajak seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mendukung kelanjutan pembangunan IKN.

“Dengan adanya pembangunan IKN ini, kita dituntut untuk menjadi motor penggerak perekonomian di Indonesia timur. Kita harus bekerja sama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung kelanjutan pembangunan ini,” tegasnya.

Tim Redaksi Portalborneo.or.id/FRC

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait

.