Samarinda – Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur kembali menjadi fokus perhatian. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam forum dialog yang menghadirkan unsur pemerintahan, akademisi, dan organisasi sosial, Ananda menegaskan peran DPRD tidak hanya terbatas pada legislasi, tetapi juga pengawasan terhadap kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
“Kami tidak ingin program hanya selesai di atas kertas. Dampak nyatanya harus terasa. Karena itu, pengawasan menjadi hal yang tak bisa ditawar,” ujarnya.
Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kaltim menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Ananda mengingatkan penurunan tersebut perlu dikaji lebih dalam dari sisi kualitas program yang dijalankan.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau apakah program sudah tepat sasaran dan pelaksanaannya berjalan optimal.
“Dewan siap untuk terus berada di garis depan dalam mengawasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar tidak hanya tepat sasaran, tapi juga efisien dan berdampak nyata,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Ananda juga menyebut target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) cukup ambisius, yakni menurunkan tingkat kemiskinan di Kaltim sebesar 1 persen.
“Ini angka yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sinergi antarpihak sangat dibutuhkan agar target tersebut bisa tercapai dengan baik,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 62/Rsk)
