Portalborneo.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda memulai langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat internal bersama mitra teknis.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh wakil ketua komisi II DPRD Samarinda, Andi Sahruddin. Dirinya menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan terhadap belanja daerah, terutama menyangkut efektivitas instrumen fiskal.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” Ungkap Andi sapaan karibnya. Jum’at (11/7/2025).
Salah satu sorotan utama adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai masih belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi. Andi mendesak agar peran BUMD tidak sebatas administratif, tetapi mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi PAD dan membuka lapangan kerja.
“Kami ingin BUMD tidak hanya jadi beban, tapi mampu menyumbang secara produktif,” Ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda, Darham, turut mendukung inisiatif ini. Ia menyebutkan, transparansi lintas sektor dan pelaporan keuangan terintegrasi akan membangun kepercayaan publik.
“Jika masyarakat percaya pada sistem keuangan daerah, maka partisipasi dan dukungan terhadap program pembangunan akan meningkat,” Tutup Darham. (Adv)
