Portalborneo.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan perhatian besarnya pada sektor ketahanan pangan desa. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, bantuan 10 ton padi disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk dikelola sebagai cadangan pangan strategis.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi menghadapi musim paceklik, kekeringan, atau ancaman gagal panen yang dapat mengguncang stabilitas pangan petani di pedesaan.
Menurut Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Evi Violidhan, tantangan terbesar saat ini justru datang dari sisi pengelolaan. Gapoktan, kata dia, kerap terkendala permodalan dan akses pasar.
“Bantuan ini kami harap bisa menjadi titik tolak. Tapi keberlanjutannya sangat tergantung pada kemampuan Gapoktan mengelola bantuan secara wirausaha,” ucap Evi.
Ia menjelaskan, pihaknya mendorong Gapoktan menjalin sinergi dengan Bumdes agar bisa menjalankan fungsi ekonomi, bukan hanya fungsi penyimpanan.
“Jika Bumdes terlibat, maka permodalan bisa diperkuat. Lumbung tak hanya berisi gabah, tapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi desa,” jelasnya.
Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Kukar akan menerapkan sistem pengembalian padi pasca-panen sebagai upaya menjaga ketersediaan cadangan.
Melalui kebijakan berkelanjutan ini, Pemkab Kukar ingin membentuk ekosistem ketahanan pangan yang tidak bergantung pada bantuan terus-menerus, melainkan tumbuh dari gotong royong desa.
“Lumbung pangan desa bukan hanya soal logistik. Ini soal kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Evi.
