Portalborneo.id, Tenggarong – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal itu tampak dalam agenda pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Pulau Harapan periode 2021–2029 yang digelar pada Senin (13/10) di Balai Kecamatan Muara Muntai. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri melantik Akhmad Saiful Bahri sebagai anggota BPD baru, menggantikan Fathur Rachman yang telah mengemban amanah selama kurang lebih tiga tahun.
Aulia menyampaikan selamat kepada anggota BPD yang baru dilantik serta memberikan apresiasi kepada Fathur Rachman atas pengabdiannya. Ia menegaskan bahwa keberadaan BPD bukan hanya sebagai lembaga pelengkap, tetapi merupakan mitra strategis pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Karena itu, harmonisasi dan sinergi antara Kepala Desa dan BPD menjadi syarat utama terciptanya pembangunan desa yang terarah.
Bupati juga memaparkan arah pembangunan Kukar yang kini telah masuk fase penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029. Dalam dokumen itu, visi besar Kukar Idaman Terbaik dirumuskan menjadi “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri.” Menurut Aulia, visi tersebut mengandung tiga pilar utama: kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Ketiganya menjadi panduan daerah dalam mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal.
Ia menekankan bahwa desa memegang peranan penting dalam agenda besar tersebut. Karena itu, Aulia berharap BPD turut berperan aktif membantu pemerintah desa dalam menggali serta mengembangkan potensi lokal. Setiap desa diharapkan mampu memiliki produk unggulannya sendiri agar dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Dalam forum silaturahmi bersama Kepala Desa dan para Pengurus RT se-Kecamatan Muara Muntai, Aulia mengajak seluruh unsur pemerintahan tingkat bawah untuk menciptakan ruang diskusi yang produktif, terutama terkait evaluasi pelaksanaan program bantuan keuangan Rp50 juta/RT. Program tersebut, menurutnya, akan ditingkatkan menjadi Rp150 juta/RT sebagai bentuk dorongan pemerintah untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan warga.
“Keberhasilan implementasi program ini nantinya, Insyaa Allah, akan memberikan dampak besar bagi kemajuan desa. Karena itu, ide-ide kreatif serta evaluasi bersama menjadi hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Aulia kembali menegaskan komitmennya untuk mengantarkan Kukar menuju kemajuan yang lebih nyata, kesejahteraan yang lebih merata, serta kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Ia berharap pemerintah desa, BPD, dan para pengurus RT dapat terus memperkuat kolaborasi dalam membangun desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Usai rangkaian acara tersebut, Bupati melanjutkan agenda dengan meninjau lokasi jalan longsor di Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap persoalan infrastruktur yang berdampak pada mobilitas warga. (Adv)
