Portalborneo.id, Samarinda – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, memproyeksikan bahwa kolaborasi lintas bidang yang selama ini dijalankan pemerintah akan berkembang menjadi skema pendampingan yang lebih komprehensif. Ia menilai bahwa desa wisata tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Keberhasilannya, menurutnya, bergantung pada kemampuan daerah menggabungkan pelatihan SDM, perbaikan akses, dukungan kelembagaan, hingga perputaran ekonomi kreatif yang menopang aktivitas wisata.
“Melalui Jospol, pemerintah diperkirakan akan menguatkan mekanisme identifikasi kebutuhan di setiap desa. Pendampingan teknis—mulai dari pemetaan potensi hingga perancangan program pelatihan—diprediksi dilakukan secara lebih sistematis,” jelas Ririn optimis.
Desa yang membutuhkan peningkatan kompetensi pelaku wisata akan diarahkan pada pelatihan tertentu, sementara desa yang memerlukan dukungan tata kelola akan mendapat bimbingan kelembagaan. Skema ini memungkinkan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan mudah dipantau perkembangannya.
Dari aspek koordinasi, Dispar Kaltim diperkirakan akan mengubah cara kerja yang selama ini didominasi pertemuan langsung. Mulai tahun depan, komunikasi jarak jauh melalui konferensi daring diproyeksikan menjadi metode pendampingan rutin. Dengan cara itu, monitoring dapat dilakukan lebih sering, terutama bagi desa yang letaknya terpencil atau membutuhkan konsultasi teknis cepat.
Selain penguatan SDM, pemerintah juga diperkirakan memberi perhatian besar pada perbaikan fisik desa wisata. Akses transportasi, fasilitas publik, hingga ruang usaha ekonomi kreatif diprediksi masuk dalam daftar prioritas.
Pemerintah melihat bahwa kualitas infrastruktur sangat menentukan perkembangan kunjungan dan keberlanjutan kegiatan wisata. Karena itu, intervensi Jospol diproyeksikan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga pada percepatan pembangunan fasilitas dasar.
Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) diperkirakan tetap menjadi elemen inti pengelolaan destinasi. Meski begitu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diprediksi memperkuat pendampingan administratif dan teknis agar Pokdarwis lebih siap mengelola desa secara profesional.
Upaya ini diperkirakan dilengkapi dengan sistem penilaian berkala yang memetakan kemajuan desa wisata setiap beberapa tahun, sehingga pemerintah dapat menentukan desa mana yang perlu dipacu dan desa mana yang siap naik kategori. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pengembangan desa wisata yang merata di tujuh kabupaten dan tiga kota di Kaltim.
Melalui pendekatan terpadu ini, Jospol diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan destinasi yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan terhubung dengan pertumbuhan ekonomi kreatif lokal hingga 2029.
TIm Redaksi/22/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
