Portalborneo.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir H Seno Aji, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas area persawahan melalui program cetak sawah skala besar yang akan dimaksimalkan pada tahun anggaran 2026.
Ia menyebut, Kaltim akan berupaya menyerap penuh alokasi kementerian yang mencapai 12.000 hektare, setelah realisasi tahun ini belum sepenuhnya optimal. Menurut Seno Aji, pada tahun berjalan sebenarnya tersedia 1.800 hektare lahan yang telah masuk daftar siap digarap.
Berbagai kendala administrasi di tingkat kabupaten, terutama penyelarasan Peraturan Daerah (Perda), membuat sebagian kegiatan harus ditunda. Akibatnya, hanya sekitar 1.000 hektare yang dapat dikerjakan, sementara 800 hektare lainnya masih menunggu penyelesaian aturan lokal. Salah satu daerah yang menghadapi hambatan tersebut adalah wilayah Mahakam Ulu.
“Yang siap tahun ini 1.800 hektare, tapi yang bisa dieksekusi kurang lebih 1.000. Sisanya terhambat regulasi kabupaten. Di Mahulu pun, target 200 hektare untuk tahun ini terpaksa digeser ke 2028 karena DED belum tuntas,” tutur Seno.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Kaltim memilih mendorong percepatan pada 2026, ketika dukungan dari Kementerian Pertanian dipastikan jauh lebih besar. Tahun depan, kementerian telah menyiapkan pendanaan khusus sebesar Rp30 juta per hektare untuk program cetak sawah baru, yang akan disalurkan langsung kepada dinas pertanian kabupaten/kota.
“Insyaallah, anggaran murni 2026 ini bisa diperjuangkan agar seluruh 12.000 hektare masuk ke Kaltim. Kami akan duduk bersama kementerian untuk memastikan penetapannya,” tambahnya.
Enam wilayah diproyeksikan menjadi pusat perluasan lahan, yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Daerah-daerah tersebut dipilih karena memiliki kesiapan lahan dan potensi pengembangan pertanian yang dinilai cukup besar, baik dari sisi teknis maupun dukungan masyarakat.
Seno Aji juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, Kaltim memiliki 54.000 hektare lahan baku sawah, namun yang aktif ditanami hanya sekitar 33.000 hektare. Masih ada puluhan ribu hektare lahan yang belum pernah tersentuh produksi, sehingga tergolong sebagai lahan berat. Lahan kategori ini membutuhkan intervensi khusus agar bisa kembali produktif.
“Kita sekarang fokus pada optimalisasi lahan berat. Karena belum pernah ditanam, tanahnya keras dan perlu penanganan berbeda dari lahan ringan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pola pembiayaan ke depan akan membedakan antara lahan ringan dan lahan berat mengingat kebutuhan pengerjaannya tidak sama.
Dengan penguatan anggaran dan koordinasi bersama kementerian, Pemprov Kaltim berharap program cetak sawah 2026 dapat menjadi titik balik peningkatan produksi padi daerah, sekaligus memperluas ketersediaan pangan dari wilayah timur Indonesia. Program ini pun diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian jangka panjang Kaltim.
Tim Redaksi/65/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
