Portalborneo.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin memperkuat integrasi program pangan daerah dengan kebijakan nasional, terutama terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Dalam kerangka tersebut, Kaltim mulai menyiapkan langkah diversifikasi pangan dengan mendorong pemanfaatan pisang sebagai sumber karbohidrat alternatif. Kabid Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kosasih, menegaskan bahwa program daerah kini harus selaras dengan arahan presiden.
Karena itu, pengembangan budidaya pisang di Kaltim dinilai perlu terintegrasi dengan program MBG. Ia mengaku ingin agar MBG mengadopsi pisang sebagai salah satu pilihan karbohidrat. Selain meningkatkan serapan komoditas lokal, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada nasi.
“Ada kalanya sehari itu jangan makan nasi terus. One Day No Rice. Karbohidrat bisa dari pisang juga,” ucapnya.
Menurut Kosasih, di sejumlah daerah masyarakat sudah terbiasa menjadikan pisang sebagai makanan utama, misalnya direbus, dicincang, lalu dicampur kelapa. Cara sederhana tersebut dinilai sehat dan sesuai dengan potensi pangan lokal.
Usulan agar MBG menyesuaikan menu dengan pangan lokal juga telah disuarakan oleh salah satu komisi di DPR RI. Karena itu, integrasi pangan lokal dengan MBG diyakini dapat menjadi indikator keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan arahan nasional.
Sebagai langkah awal, Kosasih menyatakan siap mendukung uji coba di tiga lokasi. Konsepnya, menu MBG tetap seperti biasa, tetapi pada satu hari dalam seminggu, karbohidrat diganti dengan pisang lokal.
“Yang lain tetap, ikannya tetap, sayurnya tetap. Tapi karbonya dari pisang. Sekaligus memperkenalkan One Day No Rice,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa langkah diversifikasi ini juga bertujuan menurunkan konsumsi beras Kaltim yang saat ini diperkirakan mencapai 120 kilogram per kapita per tahun. Pemerintah berharap konsumsi itu dapat ditekan hingga 100 kilogram, mendekati pola konsumsi negara seperti Malaysia yang hanya sekitar 80 kilogram per kapita.
Berdasarkan data proyeksi penduduk pertengahan tahun yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.045.860 jiwa, naik sekitar 136.120 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 3.909.740 jiwa pada 2023.
Pertumbuhan penduduk ini tersebar di seluruh 10 kabupaten/kota di Kaltim, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang mencatat lonjakan lebih dari 70.000 jiwa dalam setahun.
Sebaran jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada 2024 : Samarinda – 858.080, Kutai Kartanegara – 789.770, Balikpapan – 717.230, Kutai Timur – 462.990, Paser – 286.990, Penajam Paser Utara (PPU) – 267.690, Berau – 261.830, Bontang – 188.290, Kutai Barat – 178.740, Mahakam Ulu – 34.250
Dengan jumlah penduduk sekitar 4,8 juta jiwa, penurunan konsumsi beras bisa berdampak signifikan terhadap ketersediaan dan kebutuhan pangan daerah.
“Kalau turun ke angka 100 saja, kebutuhan beras kita jadi lebih ringan,” jelasnya.
Kosasih juga menyoroti tantangan persepsi masyarakat yang kerap menganggap pangan lokal seperti pisang, keladi, atau ubi sebagai makanan “kuno”. Padahal, kata dia, makanan tersebut lebih sehat karena memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah dibanding nasi.
Ia menceritakan pengalaman rekannya yang berhasil mengontrol diabetes setelah tiga tahun rutin mengonsumsi pisang rebus jenis kepok.
“Banyak orang kena kencing manis karena malam hari makan nasi terus. Padahal pisang rebus itu glukosanya rendah dan lebih aman,” sambung Kosasih.
Ke depan, Pemprov Kaltim diperkirakan akan menguatkan promosi diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal sebagai dukungan langsung terhadap program MBG dan ketahanan pangan nasional. Langkah ini juga diharapkan memperluas pasar produk hortikultura daerah, khususnya pisang yang produksinya terus ditingkatkan.
Tim Redaksi/21/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
