Portalborneo.id, Samarinda – Upaya penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan memasuki babak baru pada tahun 2025. Pemerintah provinsi (Pemprov) menargetkan penurunan yang lebih agresif setelah capaian hingga 2024 dinilai masih jauh dari harapan.
Meski secara nasional angka stunting telah menurun dari 21,5% ke 19,8%, Kaltim belum bergerak secara signifikan, dengan prevalensi hanya turun tipis dari 22,9% menjadi 22,2% di tiga tahun terakhir.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin Wakil Gubernur sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kaltim, H. Seno Aji, pemerintah menegaskan perlunya “lompatan kinerja” pada tahun mendatang.
Seno menyampaikan bahwa arah kebijakan nasional dari Presiden Prabowo Subianto sudah jelas: angka stunting Indonesia diharapkan turun hingga 18,8% pada 2025. Kondisi Kaltim saat ini masih jauh dari target itu, sehingga percepatan di semua lini dinilai mutlak.
“Jika kita ingin menyamai tren nasional, tidak ada cara lain selain mempercepat. Kita baru turun 0,7%, itu pun dalam waktu yang cukup panjang. Tahun depan harus menjadi tahun kerja ekstra,” ujar Seno.
Data terbaru menunjukkan terdapat 39.137 kasus stunting di Kaltim. Seno menilai angka tersebut harus dipetakan dengan detail agar setiap intervensi dapat diarahkan langsung ke keluarga berisiko.
Wagub Seno menegaskan bahwa seluruh kabupaten/kota wajib menyusun peta wilayah prioritas serta peta keluarga rawan stunting sebagai dasar pelaksanaan program. Tiga daerah mendapatkan apresiasi karena berhasil menekan angka stunting lebih cepat, yakni Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda.
Ketiganya dinilai memiliki pola kerja kolaboratif antara fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dan unsur pendukung lainnya. Namun daerah seperti Kutai Timur dan Balikpapan masih membutuhkan pendampingan intensif karena penurunan yang terjadi belum sesuai harapan.
Seno menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak dapat dilepaskan dari dua jenis intervensi sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Pertama adalah intervensi spesifik, yaitu intervensi kesehatan langsung yang ditujukan kepada ibu hamil, balita, dan remaja putri. Hal tersebut meliputi pemberian nutrisi tambahan, tablet tambah darah, imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang, hingga penanganan anak dengan gizi buruk.
Kedua, intervensi sensitif, yakni upaya di luar sektor kesehatan yang mendukung kualitas hidup keluarga. Di dalamnya termasuk akses air bersih, sanitasi layak, pendidikan yang baik, ketahanan pangan rumah tangga, perbaikan lingkungan, dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Intervensi sensitif terutama akan diperkuat melalui program kerja masing-masing kepala daerah, karena keberhasilannya sangat tergantung pada kebijakan kabupaten/kota.
“Stunting itu mulainya sejak ibu hamil. Jadi intervensi spesifik harus berjalan masif sejak awal, bukan menunggu anak lahir. Puskesmas, posyandu, dan OPD terkait harus bergerak serempak,” tegas Seno.
Ia juga menginstruksikan pembentukan posko stunting dengan peta sasaran yang lengkap di setiap wilayah. Posko ini akan menjadi pusat pemantauan, verifikasi kasus, dan percepatan layanan gizi di lapangan.
“Harapan kami, pada 2025 grafik prevalensi Kaltim benar-benar turun tajam. Kita ingin masuk ke zona di bawah rata-rata nasional. Dengan kerja total dari seluruh kabupaten/kota, target ini akan sangat mungkin dicapai,” pungkasnya.
Tim Redaksi/17/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
