Portalborneo.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat pondasi pembangunan berbasis digital melalui percepatan realisasi Internet Desa Gratis, salah satu program prioritas dalam kerangka besar Jaminan Sosial dan Pembangunan (Jospol).
Program ini merupakan desain pembangunan pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk memastikan perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur terjadi secara merata dari kota hingga desa.
Jospol sendiri merupakan singkatan dari Jaminan Sosial dan Pembangunan Lokal, yang menitikberatkan pada integrasi layanan dasar dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Dalam sektor digital, Internet Desa diposisikan sebagai tulang punggung transformasi pelayanan publik, pendidikan, literasi digital, dan perluasan ekonomi desa.
Karena itu, Pemprov Kaltim menempatkan realisasi pemasangannya sebagai salah satu fokus percepatan di akhir tahun. Hingga progres 10 November, Diskominfo Kaltim mencatat capaian signifikan, yaitu 80 persen desa atau 672 desa telah terhubung layanan internet gratis. Sisa 169 desa lainnya menjadi target berikutnya yang akan dituntaskan bertahap melalui pendekatan kolaboratif lintas perangkat daerah.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa dinamika lapangan tidak sepenuhnya mudah. Tantangan terbesar muncul pada desa-desa yang tidak terjangkau jaringan fiber optik sehingga harus menggunakan layanan berbasis satelit. Tantangan berikutnya bahkan lebih mendasar, yaitu ketiadaan infrastruktur listrik di sejumlah desa terpencil.
“Yang paling berat itu desa yang belum punya listrik. Ini akan menjadi PR bersama. Tahun depan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk menyiapkan opsi pemanfaatan tenaga surya agar internet tetap bisa masuk. Karena dalam Jospol, semua sektor harus saling menguatkan,” jelas Faisal.
Ia menambahkan bahwa anggaran tambahan pada APBD Perubahan tidak besar, hanya sekitar Rp 2–3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan pemasangan di 125 desa tersisa serta biaya langganan layanan internet selama dua bulan terakhir, yakni November dan Desember.
“Yang mahal itu biaya bulanannya. Karena hanya dua bulan, anggarannya tidak banyak,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim menargetkan Internet Desa menjadi pengungkit utama kualitas pembangunan lokal. Dengan internet sebagai infrastruktur dasar, Jospol diharapkan mampu membuka akses informasi lebih luas, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendorong ekonomi kreatif desa, serta menyiapkan masyarakat menuju Kaltim Generasi Emas.
Tim Redaksi/16/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
