Portalborneo.id, Samarinda — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor penggerak perbaikan kualitas kesehatan anak-anak di Kalimantan Timur pada tahun-tahun mendatang. Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H. Seno Aji, menekankan bahwa program ini bukan hanya agenda rutin penyediaan makan siang, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih besar di bawah payung 7 Program Gratispol yang digagas Pemprov Kaltim.
Tujuh program tersebut meliputi: Pendidikan Gratispol Generasi Emas, Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan, Gratis Program Hidup Sehat Stunting (PESUT), Makan Bergizi Gratis, Pelatihan Keterampilan Kerja, Bantuan Perumahan, dan Transportasi Umum Gratis. Seluruhnya dirancang untuk menyetarakan kualitas layanan dasar Kaltim dengan provinsi maju seperti DKI Jakarta.
Dalam berbagai arahan strategisnya, Seno Aji menggambarkan MBG sebagai “titik paling krusial” karena berhubungan langsung dengan kondisi fisik anak—khususnya dalam upaya menekan angka stunting yang masih berada di kisaran 9 persen.
“Kaltim ini kaya, tapi masih harus berhadapan dengan stunting. Itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Ia memperkirakan MBG akan mengalami perluasan besar-besaran. Dari 367 dapur yang ditargetkan, Samarinda diprediksi menjadi kota dengan cakupan terbesar. Saat ini, lebih dari 30 dapur sudah beroperasi dan belasan lainnya dalam tahap penyesuaian.
Sejumlah kabupaten/kota seperti Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, serta Kutai Barat disebut akan menyusul dengan kapasitas yang terus bertambah.
Sementara itu, Mahakam Ulu menjadi perhatian khusus pemerintah. Selain kondisi geografis yang menantang, disparitas harga bahan pokok membuat biaya produksi MBG jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Seno mengisyaratkan bahwa Pemprov Kaltim akan mengajukan penyesuaian skema pembiayaan dan meminta Badan Pangan Nasional meninjau ulang kebijakan bagi wilayah 3T.
“Di sana berbeda. Jarak, akses, hingga harga semuanya menuntut perlakuan khusus,” kata Seno.
Pemprov Kaltim juga memastikan pengawasan mutu berjalan ketat. Meski sempat muncul laporan adanya makanan basi, pemerintah menegaskan bahwa insiden tersebut tidak sampai menimbulkan keracunan dan dijadikan evaluasi untuk memperketat standar penyimpanan dan distribusi.
“Kita tidak boleh lengah. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” tegas Wagub.
Sejalan dengan MBG, Seno menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia juga disokong lewat program Sekolah Rakyat dan sekolah unggulan.
Tiga Sekolah Rakyat telah beroperasi dan dua lagi direncanakan dibangun di Samarinda. Sekolah-sekolah ini menampung anak dari keluarga tidak mampu dan dibekali fasilitas asrama, pembinaan minat bakat, hingga pendampingan jenjang kuliah.
Di sisi lain, tiga sekolah unggulan—di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur—akan diperkuat sebagai pusat pengembangan siswa berprestasi. Pemerintah kabupaten/kota juga didorong membangun sekolah unggulan minimal satu unit di setiap daerah.
Seno Aji menegaskan bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi fase penting bagi Kalimantan Timur untuk menghubungkan seluruh program Gratispol ke arah pembangunan manusia yang utuh—sehat, terdidik, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Jika fondasinya kuat, Kaltim tidak hanya mengejar ketertinggalan. Kita akan melompat,” pungkasnya.
Tim Redaksi/30/Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
