Portalborneo.id, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur mengambil langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan lahan seluas 5 hektare. Lahan yang terletak di Jalan Simono, A.W Syahranie, Kecamatan Sangatta Utara, ini dipersiapkan secara khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis dari Pemerintah Pusat yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan menghilangkan hambatan ekonomi dalam pendidikan.
Di wilayah Kabupaten Kutai Timur, implementasi program Sekolah Rakyat masih berada pada fase awal, yakni tahap penyiapan dan kajian kelayakan lahan. Lahan seluas 5 hektare tersebut kini sedang melalui proses evaluasi mendalam untuk memastikan kesesuaiannya sebagai lokasi sekolah.
Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, Ernata, menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan ini dilakukan melalui koordinasi erat antarlembaga daerah. “Dalam pencarian lahan dibantu oleh Pemerintah Kutai Timur, saat ini sedang dikaji oleh masing-masing perangkat daerah yang berkaitan,” terang Ernata pada Selasa (11/11/2025).
Proses kajian kelayakan lahan tersebut melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci di Pemkab Kutim. OPD yang terlibat meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam skema ini, Dinas Sosial memegang peran sentral sebagai fasilitator dan koordinator administrasi. Tugas mereka mencakup penyiapan dan pematangan lahan, serta melaksanakan verifikasi data calon siswa yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Kutai Timur.
Sebuah keuntungan besar bagi daerah, seluruh pembiayaan yang terkait dengan pembangunan fisik Sekolah Rakyat ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Hal ini memastikan bahwa program pendidikan nasional ini tidak akan membebani atau mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur.
“Target sekolah rakyat akan digunakan oleh 15 ribu calon siswa yang termaauk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” imbuhnya, menyoroti besarnya jumlah sasaran siswa yang akan diakomodir.
Sekolah Rakyat ini ditargetkan mampu menyerap hingga 15.000 calon siswa yang namanya sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlah ini merepresentasikan potensi besar anak-anak yang akan mendapatkan kesempatan pendidikan gratis.
Pihak Dinas Sosial berkomitmen untuk segera melakukan verifikasi lapangan terhadap 15.000 calon siswa ini. Proses verifikasi melibatkan konfirmasi kepada orang tua atau wali mengenai kesediaan anak mereka untuk bersekolah di fasilitas baru tersebut.
Sebagai tahapan akhir sebelum konstruksi dimulai, Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR akan turun langsung ke lapangan. Kedua Kementerian ini akan melakukan peninjauan dan verifikasi akhir terhadap lahan seluas 5 hektare tersebut. “Lahan minimal 5 hektare, namun idelanya 8,5 hektare agar fasilitasnya lengkap,” pungkasnya. (ADV)
