Portalborneo.id, Kutai Timur – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memprioritaskan program-program strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) para guru serta perbaikan tingkat kesejahteraan mereka. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di Kutai Timur terus meningkat sejalan dengan peningkatan kompetensi dan motivasi pendidik.
Komitmen Disdikbud Kutim terhadap dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang saja. Alokasi anggaran yang signifikan juga diarahkan secara khusus untuk mendukung pengembangan SDM serta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan, terutama bagi para guru honorer yang menjadi ujung tombak di lapangan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih tingginya jumlah guru honorer yang masih menggantungkan penghidupan mereka pada sumber pendanaan terbatas. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Kutai Timur, Irma Yuwinda, tercatat masih ada sekitar 700 lebih guru honorer di Kutim yang gajinya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun demikian, Disdikbud Kutim memastikan bahwa para pahlawan tanpa tanda jasa ini akan menerima dukungan finansial yang memadai. Dukungan tersebut diwujudkan melalui skema Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang juga mencakup guru-guru yang mengajar di sekolah swasta.
“Paling sedikit ataupun yang paling dekat adalah Rp1.800.000 dari Sangatta Utara, sedsngkan terjauh seperti Busang dan Sandaran, besaran tunjangannya menyentuh Rp2.000.000-an ke atas,” ujar Irma
Besaran Tunjangan Kinerja Daerah ini diterapkan dengan sistem zonasi, menyesuaikan dengan lokasi penempatan guru. Semakin jauh dan terpencil lokasi tugas guru, maka semakin besar pula tunjangan yang dialokasikan, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas di daerah sulit.
Selain kesejahteraan, Disdikbud Kutim saat ini tengah gencar menjalankan program andalan untuk mendongkrak mutu para pendidik. Program ini berpusat pada upaya peningkatan kualitas guru melalui adopsi teknologi digital.
Inisiatif peningkatan kualitas tersebut dikenal sebagai program kandidat Sekolah Rujukan Google, yang bertujuan untuk melakukan digitalisasi dan membekali guru dengan keterampilan abad ke-21.
“Program andalan saat ini adalah peningkatan kualitas guru melalui digitalisasi atau program kandidat Sekolah Rujukan Google,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan landasan hukum yang kuat berupa payung perlindungan bagi para pendidik dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Ketentuan ini sejalan dengan mekanisme penyelesaian masalah yang selalu mengedepankan prinsip keadilan.
Khusus untuk penanganan kasus hukum yang melibatkan guru di luar konteks proses pembelajaran, Disdikbud Kutim menerapkan konsep Restorative Justice. Prosedur ini dipegang teguh untuk mencari solusi yang bersifat damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, Disdikbud Kutim aktif menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum setempat.
“Kita ada pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Kerjasama juga ya. Masuk dalam urusan tata perdata dan tata usaha negara, ya termasuk di situ. Tata usaha negara, administratif,” tandasnya. (ADV)
