Portalborneo.or.id, Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Anwar Sanusi, mengungkapkan bahwa Program Desa Anti Korupsi adalah inisiatif pemerintah untuk memberantas korupsi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Program ini bertujuan membangun kesadaran transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran desa.
“Desa Anti Korupsi adalah cara kita, cara pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih transparan dan berintegritas dalam mengelola anggaran desa,” tegas Anwar.
Program ini telah berjalan selama tiga tahun dan telah menghasilkan 22 desa di Indonesia sebagai percontohan Desa Anti Korupsi pada tahun 2023. Pada tingkat provinsi, 27 desa di Jawa Tengah juga menjadi percontohan.
Anwar berharap program ini dapat terus berkembang dan melibatkan seluruh desa di Kaltim. “DPMPD Kaltim siap mendukung dan memberikan bantuan kepada desa-desa yang ingin bergabung dengan program ini,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa program Desa Anti Korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Anwar mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah di tingkat desa, serta menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Diperlukan partisipasi aktif masyarakat agar program Desa Anti Korupsi ini sukses berjalan. Kami berharap program ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam mencegah dan memberantas korupsi,” ujar Anwar dengan harapan besar terhadap peran masyarakat dalam menjaga transparansi dan integritas anggaran desa.
(adv)
