Portalborneo.id, Samarinda – Tak menunggu waktu. Baru saja dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin langsung tancap gas. Kepada awak media, Aulia menegaskan bahwa pemerintahan barunya tak akan mengikuti pola seratus hari kerja yang selama ini jadi kebiasaan birokrasi. “Hari pertama langsung kita gas,” kata Aulia kepada wartawan di Samarinda, Sabtu sore, 21 Juni 2025.
Pasangan ini dilantik Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud di Gedung Lamin Etam. Acara berlangsung khidmat dan semarak, dengan lagu Indonesia Raya yang mengawali prosesi. Di ruang pelantikan itu, dua figur muda ini resmi memegang kendali pemerintahan Kukar hingga 2030.
Aulia, putra daerah dari wilayah hulu, berpasangan dengan Rendi Solihin yang berasal dari kawasan pesisir. Duet ini bukan hanya representasi geografis, tapi juga simbol integrasi dua poros pembangunan di Kukar: darat dan laut.
Dalam sesi jumpa pers usai pelantikan, Aulia menyampaikan bahwa program kerja sudah langsung disusun dan siap dijalankan. Fokus awal ada pada pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, jika seluruh jaringan jalan di Kukar dibangun sekaligus, anggarannya bisa menembus Rp40 triliun. Namun pemerintahannya akan memilah berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. “Kami akan prioritaskan wilayah yang benar-benar mendesak. Pembangunan yang terasa langsung oleh warga,” ujarnya.
Rendi Solihin menambahkan bahwa program Kukar Idaman Terbaik akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sebagai petahana dari periode sebelumnya, ia menilai pembangunan bukan dimulai dari nol, melainkan dilanjutkan dengan pembaruan arah.
Gubernur Rudi Mas’ud yang melantik mereka sempat mengingatkan bahwa membangun daerah butuh sinergi lintas elemen. Ia menekankan pentingnya gagasan dan keberanian mengambil langkah-langkah inovatif. “Gunakan trobosan, jangan biarkan rakyat menunggu,” kata Rudi dalam sambutannya.
Selepas pelantikan, Aulia dan Rendi langsung terbang ke Jatinangor. Di sana mereka dijadwalkan mengikuti retret bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan menerima pengarahan teknokratis dari Kementerian Dalam Negeri
