Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal itu disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Samarinda, belum lama ini.
Menurut Ananda, dokumen RPJMD bukan sekadar produk teknokratis, melainkan harus menjadi representasi nyata dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“RPJMD harus dibangun atas dasar kolaborasi dan sinergi antara legislatif, eksekutif, serta seluruh pemangku kepentingan. Ini adalah fondasi bagi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan,” ujar politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Nanda itu.
Ia menjelaskan, DPRD Kaltim telah menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dari hasil reses, forum dialog, dan rapat dengar pendapat, yang kemudian dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Pokir tersebut, lanjutnya, akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD maupun RKPD 2026.
“Pokir bukan hanya masukan administratif, tapi suara masyarakat yang harus diperjuangkan hingga masuk dalam kebijakan konkret,” tegasnya.
DPRD Kaltim juga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan dokumen RPJMD agar sejalan dengan visi nasional dan kebutuhan riil daerah.
Nanda turut menyoroti pentingnya dukungan dari Forkopimda serta pemerintah kabupaten/kota dalam memperkaya substansi RPJMD. Ia menekankan, semangat memperbaiki dokumen ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“RPJMD harus jadi pijakan strategis menuju Kaltim yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 67/Rsk)
