Samarinda — Lambatnya proses pengalihan aset jalan negara yang digunakan perusahaan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Timur saat melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, Rabu (21/5/2025).
Ketua Komisi III, H. Abdulloh, menyebutkan bahwa sejak lama masyarakat mempertanyakan kejelasan pengalihan aset jalan nasional yang kini digunakan untuk hauling batubara. Namun hingga kini, status jalan tersebut masih belum jelas karena terhambat proses administrasi antarinstansi.
“Sudah ada surat menyurat antara PT KPC, BPJN Kaltim, dan Kementerian Keuangan, tapi belum ada kepastian soal pengalihan aset. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujar Abdulloh.
Menurutnya, PT KPC sebenarnya telah berkomitmen mengganti jalan nasional yang dipakai dengan membangun jalan baru. Namun hingga kini pengalihan aset sebagai syarat legal belum disetujui oleh DJKN.
Kasubdit Peraturan Perundang-undangan DJKN, Marheni Rumiasih, menjelaskan bahwa proses masih dalam tahap verifikasi dan penilaian.
“Izin prinsip belum keluar karena masih harus melalui tahap evaluasi nilai aset,” katanya.
Komisi III meminta agar proses tersebut dipercepat agar ada kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas tambang.
“Kalau jalan negara dipakai, harus ada kejelasan status dan kompensasinya. Jangan sampai dibiarkan berlarut tanpa keputusan,” tegas Abdulloh.
Tim Redaksi (Adv 48/Fr)
