Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, M. Husni Fahruddin, melontarkan kritik tajam kepada PT Pertamina Patra Niaga terkait belum direalisasikannya janji pembukaan bengkel gratis bagi masyarakat yang terdampak BBM bermasalah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 9 April 2025 lalu, Pertamina menyatakan komitmen menyediakan layanan perbaikan kendaraan secara gratis melalui bengkel resmi di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Namun, hingga akhir Mei, belum ada kejelasan mekanisme ataupun lokasi bengkel yang dimaksud.
“Bohong itu. Mereka bilang akan sediakan bengkel di setiap outlet resmi, tapi sampai hari ini tidak ada laporan sama sekali ke DPRD,” ujar Ayub, sapaan akrab Husni Fahruddin, Jumat (24/5/2025)lalu.
Ia bahkan mengaku telah menghubungi perwakilan Pertamina melalui WhatsApp, namun hanya mendapat jawaban singkat bahwa layanan masih dalam proses.
Ayub menyatakan DPRD Kaltim akan merekomendasikan kepada Pertamina pusat untuk mengganti manajemen dan pimpinan Pertamina di wilayah Kaltim, sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja dan tanggung jawab publik.
Sebelumnya, Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertamina, Addieb Arselen, menyebut akan menunjuk satu bengkel resmi di setiap daerah sebagai titik layanan, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Edi Mangun, Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Kalimantan, belum memberikan tanggapan. Ia hanya membaca pesan konfirmasi tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan media terkait program tersebut.
DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal janji ini demi perlindungan hak masyarakat.
Tim REdaksi (Adv 63/Fr)
