Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Kaltim. Ia memperingatkan bahwa kelalaian dalam aspek pengawasan dapat memicu dampak lingkungan yang serius dan merugikan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Hamas itu menyatakan kekhawatirannya terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Ia menyebut pembangunan yang tak memperhitungkan daya dukung ekologis rawan menimbulkan kerusakan alam dan konflik sosial.
“Pengawasan lemah bisa berujung pada kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi,” ujar Hamas.
Ia mendorong pemerintah daerah, terutama dinas teknis, untuk lebih aktif melakukan pemantauan lapangan. Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan ketika masalah sudah muncul.
“Monitoring harus dilakukan secara rutin. Jangan tunggu masalah muncul baru bergerak,” tegasnya.
Hamas juga menekankan pentingnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat wajib dalam proyek pembangunan. Ia menyoroti bahwa AMDAL seringkali hanya dianggap sebagai formalitas.
“AMDAL bukan sekadar pelengkap dokumen. Itu instrumen utama untuk mengendalikan dampak pembangunan. Kalau tidak disusun dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” paparnya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek, untuk ikut terlibat dalam pengawasan. Menurutnya, partisipasi publik merupakan kontrol sosial yang efektif mencegah pelanggaran.
“Warga sekitar harus diberi ruang dan akses. Mereka pihak pertama yang terkena dampak, jadi peran mereka sangat penting,” pungkas Hamas.
Tim Redaksi (Adv 22/Rsk)
