Portalborneo.id, Samarinda – Kalimantan Timur mulai memperkuat arah pembangunan pariwisata dengan menempatkan desa wisata sebagai motor utama penggerak ekonomi kreatif dan ruang pembinaan generasi emas di masa depan. Gagasan itu mencuat dalam Bincang-Bincang Pariwisata yang digelar di atas kapal city tour Mahakam, menghadirkan suasana diskusi yang berbeda sambil menyusuri bentang sungai terbesar di Kalimantan.
Kegiatan ini dimulai dari Samarinda pada pukul 09.30 WITA. Kapal bergerak perlahan dengan kecepatan 6–8 knot, membawa peserta menuju Tenggarong dan tiba sekitar pukul 13.00. Sesampainya di Dermaga Titik Nol Kukar—yang berada tepat di depan Museum Mulawarman—diskusi dilanjutkan dengan pembahasan terarah mengenai kebijakan pariwisata. Perjalanan kembali ke Samarinda dilakukan pukul 14.30 dan diperkirakan berakhir sekitar pukul 16.30.
Sepanjang perjalanan, peserta tidak hanya menikmati panorama Mahakam, tetapi juga membahas isu lingkungan yang semakin mendesak, seperti kian berkurangnya pesut akibat minimnya perhatian terhadap ekosistem sungai. Dialog mengenai konservasi dianggap sebagai pondasi penting agar pariwisata sungai tidak sekadar berorientasi pada hiburan, tetapi juga edukasi.
Sekretaris sekaligus Plt Bidang Pengembangan Pariwisata Dispar Kaltim, Baihaqi, menyampaikan bahwa kapal city tour yang digunakan dalam kegiatan ini merupakan salah satu unit baru dari total 66 kapal wisata yang sedang dikembangkan.
“Kapal ini menjadi terobosan untuk memberi masyarakat pilihan wisata yang lebih variatif. Selain rekreasi, fasilitasnya memungkinkan dipakai untuk kegiatan rapat, diskusi, bahkan pertemuan bisnis yang membutuhkan durasi panjang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dispar Kaltim juga memaparkan proyeksi pengembangan desa wisata. Saat ini terdapat 68 desa wisata, termasuk satu yang baru ditetapkan pada 2024 di kawasan Tritip Pringgonan. Pembinaan dilakukan secara bertahap melalui 175 kelompok sadar wisata yang bertugas menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata di tingkat desa.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn, menegaskan bahwa desa wisata akan menjadi simpul penting pembentukan SDM unggul di daerah. “Konsep yang kita dorong adalah desa wisata yang inklusif, mudah diakses, dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Ini selaras dengan kebijakan Jospol Gubernur yang kini menjadi arah pembangunan dalam RPJMD,” katanya.
Ririn menambahkan, komitmen penguatan desa wisata kini dipertegas melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 25 Juli. Aturan tersebut mengatur kerangka pengelolaan, koordinasi lintas lembaga, serta peluang kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat peningkatan kualitas desa wisata.
Beberapa desa yang diproyeksikan berkembang menjadi destinasi unggulan ke depan antara lain Desa Pelahing di Kutai Barat, Bontang Kuala, Malahing, Derawan, dan sejumlah desa pesisir di Balikpapan. Masing-masing memiliki karakter kuat, mulai dari budaya, pesisir, hingga wisata bahari.
Dari sisi pendanaan, Dispar Kaltim telah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan, seperti Bank Indonesia, Bankaltimtara, PLN, perusahaan tambang, BUMN, hingga BUMDes di daerah.
“Penyelarasan visi memang tidak mudah, karena setiap lembaga memiliki standar dan regulasi. Tapi ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur dan Sekda untuk ditindaklanjuti dalam skema pembiayaan yang lebih terarah,” jelas Ririn.
Meski tantangan ke depan semakin besar—terutama setelah pemangkasan TKD yang dapat menghambat ruang fiskal daerah—Dispar Kaltim optimistis desa wisata tetap mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat, sebagaimana terjadi saat pandemi COVID-19 di mana desa menjadi sektor yang paling tahan terhadap guncangan ekonomi.
Dengan keterlibatan lintas OPD seperti Dinas Perikanan, Perindakop, Dinas Pemerintahan Desa, hingga lembaga pemberdayaan ekonomi lokal lainnya, Pemprov Kaltim berharap desa wisata dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Tim Redaksi/78/ Riska/ADV/Diskominfo/Kaltim
