Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam program Dialog Publika yang disiarkan TVRI Kaltim, Kamis (8/5/2025)lalu. Ia menilai, pemberian bantuan seharusnya tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi juga dibarengi dengan pembinaan yang konsisten.
“Bantuan jangan hanya diberikan lalu ditinggal. Harus ada pendampingan agar masyarakat bisa berkembang dan tidak tergantung terus-menerus,” tegasnya.
Ananda juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema permohonan bantuan dengan jangka waktu yang terukur. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjamin kelangsungan usaha masyarakat dan memastikan dana publik digunakan secara efisien.
Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat sosial dari Universitas Mulawarman, Muhammad Arifin, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih strategis dalam menanggulangi kemiskinan. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas sektor dan penguatan keterampilan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
“Kalau tidak ada rencana yang terintegrasi, program hanya akan jalan di tempat,” kata Arifin.
Diskusi ini membuka kembali urgensi pembenahan program sosial di Kaltim. Dengan dorongan dari legislatif dan masukan akademisi, diharapkan penyaluran bantuan ke depan tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi mampu mendorong kemandirian jangka panjang.
Adv 1
