Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti lemahnya dukungan anggaran provinsi terhadap Kota Samarinda. Padahal, sebagai ibu kota provinsi dan pusat administrasi, Samarinda memikul beban pelayanan publik terbesar di Kaltim.
“Sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi, mestinya Samarinda mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran. Tapi yang terjadi, kota ini justru tertinggal,” tegas Darlis, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, banyak program strategis di Samarinda yang seharusnya bisa didukung penuh oleh anggaran provinsi. Namun kenyataannya, kota ini sering luput dari perhatian utama. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Darlis juga menyinggung persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan lalu lintas yang belum terselesaikan. Ia menilai, penanganan masalah tersebut tidak cukup hanya mengandalkan APBD kota yang terbatas, tetapi harus mendapat dukungan langsung dari Pemprov.
“Kita harus melihat Samarinda dari fungsinya, bukan hanya dari ukuran wilayah atau jumlah desa. Kalau indikator anggaran hanya normatif, maka kota ini akan terus tertinggal,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda, namun menegaskan bahwa itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Darlis mengingatkan agar provinsi tidak hanya fokus pada pembangunan daerah pinggiran atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan justru kekurangan dukungan fiskal.
“Kalau kita ingin pelayanan di seluruh Kalimantan Timur berjalan efektif, maka ibu kota provinsinya harus kuat dulu. Tanpa itu, akan sulit membangun sistem yang menyeluruh,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 19/Fr)
