Samarinda — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Bidang Bina Marga, Senin (19/5/2025), sejumlah anggota dewan menekankan pentingnya peningkatan kualitas jalan sekaligus memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lapangan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengapresiasi capaian tingkat kemantapan jalan yang kini mencapai 82 persen. Namun menurutnya, angka tersebut belum cukup jika belum dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Ini memang menunjukkan progres, tapi kita harus lihat juga realitas di lapangan. Masih banyak ruas jalan provinsi yang butuh perhatian lebih,” ujar Reza.
Reza menyoroti minimnya anggaran yang dimiliki UPTD, padahal unit ini memegang peranan penting dalam penanganan cepat terhadap kerusakan maupun kondisi darurat seperti longsor dan banjir. Ia meminta agar alokasi dana untuk UPTD ditingkatkan dalam APBD mendatang.
“UPTD harus punya dukungan anggaran yang memadai. Mereka adalah ujung tombak kita di lapangan,” tegasnya.
Selain jalan, sistem drainase di beberapa titik juga menjadi perhatian, seperti di Jalan HM Ardans (Ring Road III) dan Jalan Nusyirwan Ismail (Ring Road II) di Samarinda. Kondisi saluran air yang buruk sering kali menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan jalan.
“Drainase yang tidak tertangani bisa merusak jalan lebih cepat. Ini harus segera diperbaiki,” tambahnya.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program perbaikan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Jalan yang layak, kata Reza, bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi juga akses vital bagi pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tim redaksi (Adv 35/Fr)
