Samarinda – Permasalahan banjir dan buruknya infrastruktur dasar di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai hingga kini belum ada upaya terpadu yang efektif dalam mengatasi persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Ananda menegaskan bahwa koordinasi antar pemerintah kota dan provinsi masih belum optimal. Kondisi ini berdampak pada belum terwujudnya solusi jangka panjang dalam menangani banjir yang kerap muncul saat musim hujan.
“Masalahnya bukan sekadar air tergenang, tapi tidak adanya langkah terintegrasi yang menyentuh akar permasalahan. Pendekatannya masih bersifat responsif, bukan preventif,” ujar Ananda.
Ia juga menyoroti kondisi drainase yang tersumbat, jalan lingkungan yang rusak, serta minimnya pemeliharaan infrastruktur sebagai bukti lemahnya pengelolaan tata kota. Aspirasi warga terkait banjir menurutnya harus menjadi dasar dalam menyusun program prioritas pembangunan.
Menurut Ananda, penyelesaian masalah banjir tidak bisa ditangani satu pihak saja. Sinergi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim sangat dibutuhkan dalam merancang anggaran dan menentukan prioritas titik rawan banjir.
“Kalau tidak ada peta perencanaan yang jelas, pembangunan hanya akan jadi tambal sulam. Provinsi perlu menyalurkan bantuan anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Ananda mendorong penerapan blueprint pengendalian banjir sebagai pedoman setiap kebijakan pembangunan infrastruktur, agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.
“Fokus kita bukan hanya memperbaiki saluran air atau jalan rusak, tapi membangun sistem yang mampu mencegah banjir sejak awal. Itu yang masih belum konsisten terlihat,” pungkasnya.
Tim Redaksi (Adv 61/Rsk)
