Portalborneo.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmad Taufik Hidayat, menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Unikarta terkait kelanjutan pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap II. Pertemuan berlangsung di depan Kantor Bupati pada Selasa (18/11/2025), dan turut dihadiri Kabag Kesra Dendy Irwan Fahreza serta Kabid Perbendaharaan BPKAD Kukar, Siti Nurwidiyawati.
Audiensi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa yang menilai bahwa proses pencairan beasiswa tahap II masih berjalan lambat dan belum memberikan kepastian yang memadai. Dalam dialog tersebut, pemerintah menegaskan kesiapan untuk menjelaskan progres yang berjalan sejauh ini.
Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menekankan bahwa pemerintah daerah selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran demi perbaikan layanan publik.
“Pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari audiensi sebelumnya. Kami ingin memastikan bahwa adik-adik mahasiswa mendapat penjelasan langsung terkait beasiswa yang sebagian sudah diterima dan sebagian masih dalam proses. Kami sangat terbuka terhadap dialog seperti ini,” ungkapnya.
Taufik memastikan bahwa pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap II tidak dihentikan dan tetap berjalan secara bertahap.
“Alhamdulillah, kami sampaikan bahwa proses pencairan beasiswa sampai hari ini terus berjalan. Sebagian besar sudah menerima, sementara sisanya masih menunggu penyelesaian administrasi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa aspirasi dari mahasiswa menjadi masukan penting bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat pelayanan terutama pada sektor pendidikan.
“Namanya mahasiswa, tentu kami support setiap aspirasi yang disampaikan. Ini menjadi pengingat bagi kami bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kritik seperti ini sangat positif untuk peningkatan pelayanan ke depan,” tegasnya.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Unikarta, Nunuk Purwanto, menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami meminta percepatan sistem pencairan karena ini menyangkut kebutuhan mahasiswa dalam membiayai pendidikan. Beasiswa ini adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan hak mahasiswa terpenuhi,” ujar Nunuk.
Aliansi Mahasiswa Unikarta juga menyoroti perlunya penambahan kuota beasiswa pada tahun mendatang. Menurut mereka, banyak mahasiswa yang layak dan membutuhkan dukungan tetapi belum terakomodasi dalam kuota yang tersedia.
Menanggapi hal tersebut, Taufik menjelaskan bahwa jumlah kuota beasiswa untuk tahun berikutnya besar kemungkinan mengacu pada kuota tahun berjalan. Namun, pemerintah membuka peluang untuk penyesuaian sesuai dengan kebijakan kepala daerah.
“Kita melihat kuota sekarang sebagai dasar. Jika dalam perkembangannya kebijakan Bupati memungkinkan adanya penambahan demi mendukung akses pendidikan, tentu akan dipertimbangkan,” jelasnya.
Audiensi berjalan tertib dan menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sekaligus bagi pemerintah untuk menegaskan komitmen dalam peningkatan pelayanan khususnya pada sektor pendidikan.
